Pemerintah Harus Perhatikan HAM, Mana Yang Harus Prioritas

Pemerintah Harus Perhatikan HAM, Mana Yang Harus Prioritas

Jakarta,CitranewsIndonesia–
Hak azasi
manusia adalah pokok utama pemerintah untuk mendahulukan kepentingannya karena
pembangunan nasional akan mengarah kepada hak azasi manusia. Unsur – unsur dalam
HAM dilihat dari kewajiban yang telah dilaksanakan oleh individu ataupun
kelompok, maka baik individu mapupun kelompok berhak mendapatkan haknya.
Program –
program pemerintah tepatnya lebih dirinci dengan anggaran – anggaran baik APBN
maupun APBD, kesemuanya dirancang agar pembangunan nasional terlaksana demi
kepentingan masyarakat bangsa Indonesia. Namun dalam pelaksanaan  pembangunan nasional memerlukan sumberdaya
manusia dan media pelengkap pembangunan itu sendiri, kesemuanya masuk dalam
rancangan anggaran pembangunan nasional.
Namun saat –
saat ini sudah sangat terlihat adanya pelanggaran HAM karena semua anggaran
baik APBN maupun APBD mengarah pada nilai nominal bukan pada manfaat sosial dan
prosedur terinci. Sebagai contoh dalam lingkungan hidup sudah terlalu banyak
kontaminasi kualitas lingkungan baik kualitas air, kualitas tanah maupun
kualitas udara terabaikan. Mulai dari sampah hingga pembakaran hutan telah
terjadi bukan tidak sengaja tetapi secara sengaja.
Gubernur Pemprov
DKI Jakarta Basuki Purnama terlihat sibuk membenahi persoalan ini dengan
membenahi  manfaat APBD yang menjadi
manfaat sosial bukan nominal pekerjaan sesuai  SOP yang lebih terinci. Kesemuanya akan
terjadi jika tidak melihat analisa masalah dampak lingkungan. Bagi Gubernur DKI
jangan dibuang sia – sia APBD yang mengalir tetapi manfaat harus mempunyai umur
panjang bagi kepentingan masyarakat. (Anton)
Facebook Comments
DKI JAKARTA HUKUM KRIMINAL NEWS