Restoran Uih Ka Imah Cipondoh Diduga Gunakan Gas LPG Subsidi

KOTA TANGERANG, citranewsindonesia.com – Penggunaan gas LPG 3 kilogram bersubsidi di sebuah rumah makan kembali menjadi sorotan. Kali ini, restoran bernama Uih Ka Imah yang berlokasi di Jalan Hasyim Asy’ari, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, diduga menggunakan gas bersubsidi untuk menunjang kegiatan operasional dapurnya.

Berdasarkan pantauan di lokasi pada Sabtu (14/11/2026), terlihat lima tabung LPG berukuran 3 kilogram tersusun berdekatan dengan lima unit kompor yang digunakan untuk memasak.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai penggunaan gas bersubsidi di tempat usaha kuliner yang menjalankan aktivitas komersial. Pasalnya, LPG 3 kilogram merupakan barang bersubsidi pemerintah yang penyalurannya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat dan usaha mikro tertentu sesuai ketentuan.

Uih Ka Imah sendiri merupakan rumah makan yang menyajikan beragam hidangan bercita rasa khas Sunda. Restoran tersebut diketahui memiliki kapasitas tempat duduk sekitar 50 orang dan telah beroperasi kurang lebih dua bulan.

Saat dikonfirmasi awak media, Supervisor Uih Ka Imah bernama Fiko mengaku dirinya hanya menjalankan tugas dan belum lama bekerja di tempat tersebut.

BACA JUGA :  Pemerintah Kabupaten Nias Barat, Serahkan Bansos Kepada Warga Korban Kebakaran Rumah di Onolimbu

“Saya hanya menjalankan tugas saja. Saya juga belum lama bekerja di sini,” ujar Fiko saat ditemui, Sabtu (14/11/2026).

Dalam kesempatan itu, Fiko juga menyebut bahwa rumah makan tersebut memiliki cabang di lokasi lain. Menurut keterangannya, penggunaan LPG 3 kilogram juga ditemukan di cabang tersebut, meskipun ada yang menggunakan campuran jenis tabung gas lainnya.

“Di cabang yang lain juga sama pakai itu (LPG 3 kilogram), tapi ada yang campur juga,” tambahnya.

Penggunaan LPG bersubsidi untuk kegiatan usaha komersial perlu mendapat perhatian karena distribusinya telah diatur pemerintah. Pemanfaatan gas tersebut harus sesuai dengan kelompok penerima yang berhak agar subsidi negara tidak salah sasaran.

Ketentuan mengenai penyalahgunaan niaga bahan bakar gas bersubsidi diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

BACA JUGA :  Gubernur Sumut Lantik Wakil Walikota Pematangsiantar

Aturan tersebut memuat ancaman pidana bagi setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak maupun bahan bakar gas yang disubsidi pemerintah, dengan ancaman penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.

Meski demikian, dugaan pelanggaran dalam penggunaan LPG di rumah makan tersebut masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh instansi berwenang untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan distribusi dan pemanfaatan LPG bersubsidi.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh klarifikasi dari manajemen Uih Ka Imah, pihak Pertamina, serta instansi terkait mengenai penggunaan LPG 3 kilogram di rumah makan tersebut.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada pihak manajemen maupun pihak lain yang berkaitan dengan pemberitaan ini sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. red

Facebook Comments

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses