JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggelar rapat terbatas bersama jajaran Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur, Jumat (13/11/2026).
Sejumlah persoalan wilayah menjadi pembahasan, mulai dari penataan pedagang sayur di Pasar Kramatjati, bangunan tanpa izin di lahan milik Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta, hingga kondisi puskesmas dan penanganan banjir.
Dalam pertemuan bersama Camat Kramatjati Kamal tersebut, Pramono menyoroti tujuh bangunan permanen yang berdiri tanpa izin di atas lahan milik Dispora DKI Jakarta.
Selain persoalan aset, rapat juga membahas berbagai kebutuhan mendesak masyarakat di tingkat kecamatan, termasuk penataan pedagang, pengerukan untuk mengantisipasi banjir, serta peningkatan kondisi fasilitas pelayanan kesehatan.
Pramono Tegaskan Pedagang Sayur Harus Masuk Pasar
Salah satu perhatian utama dalam rapat tersebut adalah penataan pedagang sayur di Pasar Kramatjati. Pramono mengungkapkan, meskipun relokasi telah dilakukan, masih terdapat pedagang yang belum sepenuhnya masuk dan beraktivitas di dalam pasar.
Ia meminta jajarannya segera menyiapkan tempat bagi para pedagang agar proses penataan dapat berjalan sesuai rencana.
Sebagai bentuk keringanan, pedagang yang direlokasi juga diberikan pembebasan biaya selama enam bulan.
Pramono menegaskan, proses penataan harus dilakukan secara humanis dengan membuka ruang dialog bersama para pedagang. Namun, seluruh pedagang sayur tetap diarahkan untuk berjualan di dalam pasar.
“Pada prinsipnya, saya sudah memutuskan seluruh pedagang pindah dan masuk ke dalam pasar untuk membuat Kramatjati menjadi lebih baik,” tegas Pramono.
Program Rapat Bergilir di 44 Kecamatan
Rapat di Kecamatan Kramatjati merupakan bagian dari program kerja Gubernur DKI Jakarta untuk turun langsung ke wilayah melalui pertemuan terbatas secara bergilir di 44 kecamatan di Jakarta.
Melalui program tersebut, Pramono ingin memastikan berbagai persoalan lokal dapat dibahas secara langsung bersama jajaran pemerintah wilayah, sehingga penanganannya lebih terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Persoalan penataan pasar, pengelolaan aset, infrastruktur pengendalian banjir, hingga pelayanan kesehatan menjadi bagian dari agenda evaluasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
(Horison P.)
