RUU Pemilu dan Akal Sehat yg Hilang

RUU Pemilu dan Akal Sehat yg Hilang

Jakarta,Citranews.id– Baru saja di “sahkan” RUU Pemilu menjadi UU Pemilu melalui sidang Paripurna DPR bersama Pemerintah, yang sangat sarat kepentingan Pemerintah, karena sikap pemerintah dan partai pendukung pemerintah sejak awal sangat getol menggolkan RUU tersebut walaupun menabrak demokrasi yg hakiki dan akal sehat, dengan keputusan paket “A” yaitu ambang batas dukungan partai atau gabungan partai kepada calon Presiden yaitu 20%-25% atau disebut Presidential Threshold

Kenapa hal tsb menjadi sarat kepentingan dan mengabaikan demokrasi?

Berawal dari dari keputusan MK yg memutuskan Pemilu DPR, DPD, DPRD berlangsung secara bersama dengan Pilpres.

Oleh pemerintah berasumsi bahwa pemerintah perlu dukungan dari parlemen maka utk itu calon presiden harus didukung oleh Partai atau gabungan Partai dengan kursi 20%-25%.

BACA JUGA :   Balitbang Sumut Sediakan Bilik Disinfektan Untuk Warga Sekitar Kantor Dan Membagikan 300 botol Hand sanitizer Serta 200 Sarung Tangan

Hal tersebut bagus sehingga pemerintah akan kuat menjalankan roda pemerintahan, tetapi masalahnya bagaimana calon presiden tsb sesuai dengan presidential threshold terpenuhi, sementara seluruh partai belum mengetahui jumlah kursi yg didapat ketika diadakan pemilu serentak?

Maka trik-trik dijalankan dengan mengambil posisi kursi parlemen hasil pemilu 2014. Apakah itu reasonable, padalah komposisi kursi partai di DPR pasti akan berubah ketika diadakan pemilu.

Trik pemerintah dan partai pendukung berhasil utk memenangkan kepentingan politiknya dan sekaligus menjegal lawan politik

Yang paling demokrasi sebenarnya, karena semua partai dalam posisi nol (zero) ketika pemilu, maka ambang batas tersebut harusnya Nol, sehingga demokrasi berjalan fair.

BACA JUGA :   Keren, Duser akan Luncurkan Program 1000 per Rumah Setiap Hari

Hebatnya lagi, sidang paripurna tersebut tetap berlangsung, walaupun partai Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN walk out

dalam sidang karena tidak setuju atas nafsu pemerintah bersama partai pendukung memaksakan rencana mereka tanpa mau melihat roh demokrasi, dan semakin #lucu menggelikan, yg memimpin sidang ketika keputusan tsb adalah Setya Novanto yang nota bene #TersangkaKorupsiE_KTP.

Penulis : Faan Maruhawa ,Tokoh Masyarakat Nias Jakarta dan KETUM Himpunan Masyarakat Nias Barat Indonesia #HMNB-I

 

Facebook Comments
9
DKI JAKARTA NEWS