21 Mei 2022

Citranews Indonesia

Berani , Kritis Dan Membangun

Kepala BP2T Kota Tangsel Dukung Seruan Menpan RB untuk Berantas Pungli

3 min read
Tangsel,citranewsindonesia,— Menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi)
terkait pemberantasan pungutan liar (pungli) di lingkungan instansi pemerintah,
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman
Abnur telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 5 Tahun 2016 berupa seruan
untuk memberantas praktek yang telah meresahkan masyarakat ini.
Tidak hanya bersifat internal
Kementrian PANRB, Surat Edaran  tersebut juga ditujukan kepada para
Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala LPNK,
Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, pimpinan  Kesekretariatan LNS,
Gubernur, Bupati dan Walikota.
Selain itu, Menteri PANRB meminta
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar berkoordinasi dan
bersinergi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) kementerian,
lembaga dan pemda melakukan quality assurance atas kegiatan APIP terkait
pemberantasan pungli untuk bersama-sama bersinergi memberantas pungli.
Seruan Menteri PANRB ini disambut
positif Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Tangerang Selatan,
Drs. H. Dadang Sofyan, MM.
Menurut Dadang Sofyan praktek pungli
yang merupakan penyakit menahun dan telah meresahkan masyakat itu harus segera
diberantas sampai ke akar-akarnya. Salah satu upaya untuk memberantasnya adalah
dengan cara mengidentifikasi area mana yang berpotensi terjadinya pungli dan
mengambil tindakan atau langkah-langkah efektif untuk memberantas pungli.
Kemudian, memperketat sistem
pengawasan dengan sistem pengawasan melekat (waskat) yang dilakukan secara
berkala dan berjenjang. Menerapkan sistem pelayanan berbasis teknologi (IT)
guna mengurangi pertemuan langsung  antara pemberi dan penerima layanan,
seperti sistem pelayanan perizinan online untuk pelayanan SIUP dan TDP, dan
membuka atau memberi akses seluas-luasnya kepada masyarakat terhadap standar
pelayanan serta persyaratan perlayanan secara transparan. Bahkan, untuk akhir
tahun ini semua perizinan yang menjadi kewenangan Kepala BP2T ditargetkan akan
dilaksanakan secara online. Untuk mewujudkan hal tersebut seluruh tim IT BP2T
saat ini sedang menyiapkan sistem aplikasinya.
“BP2T ini selalu mendapat sorotan
publik sebagai tempat layanan publik yang rawan terjadi pungli, padahal tidak
demikian adanya, karena selain sistem pengawasan internal yang diterapkan di
Badan ini cukup ketat dan berjenjang, sistem pelayanan yang dikembangkan di
BP2T juga telah menggunakan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi
sehingga dengan sistem tersebut tidak ada satu pun pegawai bisa mengambil
kesempatan atau memanfaatkan posisi dan jabatannya untuk memperoleh keuntungan
dari semua proses pelayanan perizinan yang dilberikan kepada masyarakat,” ucap
Dadang Sofyan tegas.
Lebih lanjut Dadang Sofyan mengatakan
bahwa upaya pemberantasan pungli di BP2T juga sejalan dengan kebijakan Walikota
Tangerang Selatan, Hj Airin Rachmi Diany, SH, MH yang secara tegas mengatakan
tidak akan toleran dengan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota
Tangerang Selatan yang kedapatan melakukan kegiatan pungli, sanksinya adalah
dimutasi atau diberhentikan.
Sikap tegas Walikota Airin Rachmi
Diany dalam pemberantasan pungli ini akan diwujudkannya dengan membentuk Satuan
Tugas (Satgas) khusus untuk memberantas “penyakit” yang telah meresahkan
masyarakat tersebut.
Terkait sikap Walikota Airin Rachmi
Diany terhadap pemberantasan pungli, Dadang Sofyan pun menyampaikan, bahwa ia
juga akan bersikap sama terhadap oknum pegawai Badan yang kedapatan melakukan
praktek pungli dalam setiap proses perizinan yang dilakukan di BP2T Kota
Tangerang Selatan. Sebagai aparatur sipil negara atau abdi masyarakat,
memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dalam bentuk layanan prima atau excellence
service
adalah suatu keharusan.
Hal inilah yang mendasari BP2T Kota
Tangerang Selatan dalam mencanangkan tahun 2016 ini sebagai  tahun 
terwujudnya pelayanan prima, dengan motto “Kepastian Izin dengan Tidak
Mempermudah dan Tidak Mempersulit” yang selama ini menjadi spirit setiap aparatur
di Badan yang dipimpinnya selama beberapa tahun terakhir. (Adv)

Hotline pengaduan BP2T: 088214124744
Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

IKUTI CITRANEWS    OK TERIMAKASIH