Citranews Indonesia

BANDUNG,CitranewsIndonesia –
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy
Chrisnandi, memaparkan pentingnya implementasi Zona Integritas (ZI)
instansi pemerintah dalam percepatan reformasi birokrasi. Karena itu,
sasaran utama yang dituju adalah unit-unit kerja pelayanan publik yang
langsung berkaitan dengan masyarakat serta mendongkrak akuntabilitas
unit kerja yang berbasis pada kinerja.

“Fokus
reformasi birokrasi langsung diarahkan pada unit-unit kerja pelayanan
publik dan perizinan di seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah
Daerah (Pemda). Untuk itu, komitmen pimpinan menjadi krusial,” kata
Menteri Yuddy dalam acara Penyerahan Penghargaan Dan Laporan Hasil
Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi
(WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Tahun 2015, di Sasana
Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung, Jumat (11/12).

Ditambahkan, Menteri PANRB tidak tinggal diam, tetapi terus memonitor, mengevaluasi dan membina unit-unit tersebut menjadi championunit-unit
pelayanan. Dengan arahan yang akan diberikan oleh Kementerian PANRB,
maka unit-unit tersebut nantinya akan berlomba-lomba memberikan
pelayanan bersih dan bebas dari KKN.

Unit-unit kerja pelayanan publik dan perizinan yang menjadi champions inilah
yang disebut Zona Integritas. Yuddy berharap gerakan tersebut akan
menjadi gerakan masif perbaikan di unit pelayanan publik dan perizinan
seperti amanah Presiden Joko Widodo.

ZI
bukan kegiatan seremonial, tetapi secara substansi terkait dengan
fungsi pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang baik, dan kepuasan
publik. Untuk mendapatkan predikat baik, maka planning yang akan
dijalankan pemerintah harus dikelola dan diimplementasikan dengan matang
dan sebaik-baiknya.

Dengan
demikian, pembangunan ZI bukan penandatanganan pakta integritas,
melainkan aksi nyata pemerintah dalam melakukan percepatan perbaikan
reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

Melalui
penerapan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan Road
Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014 dan 2015-2019, serta
implementasi ZI dalam tataran pemerintahan, Menteri Yuddy berharap agar
pemerintah kedepannya mampu membangun pemerintahan yang bersih dari
korupsi.

“Ini
bertujuan agar momentum ini menjadi salah satu alat pemicu bagi seluruh
instansi pemerintah untuk melakukan aksi pencegahan dan pemberantasan
korupsi secara kongkrit, sistematis, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Menurutnya,
reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan
penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif
dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat,
dan profesional, serta bersih dari praktek KKN.

“Sebagaimana
tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program reformasi birokrasi,
yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah
yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik,” ucapnya.

Namun
demikian, luasnya cakupan yang harus dilakukan perbaikan, kempleksitas
permasalahan karena berkaitan dengan tumpah tindihnya antar fungsi
pemerintahan dan regulasinya, serta perbaikan pola pikir dan perilaku
negatif birokrasi yang sudah mengakar, menjadi kendala yang harus
diselesaikan.

“Oleh karena itu, untuk mempercepat pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah wajib untuk membangun pilot projectpelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi role model bagi seluruh unit-unit kerja pelayanan lainnya,” jelas Yuddy.

Dengan
demikian diharapkan mampu menumbuhkembangkan budaya kerja birokrasi
uang anti korupsi dan budaya birokrasi yang melayani publik. Pada
akhirnya akan mewujudkan penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang
baik, bersih dari KKN, serta mampu memberikan pelayanan publik yang
berkualitas.

Kementerian
PANRB bersama dengan KPK dan Ombudsman RI, akan mengintensifkan
sosialisasi dan pendampingan pembangunan ZI kepada instansi Kementerian,
Lembaga, dan Pemerintah Daerah, serta melakukan pelatihan kepada Tim
Penilai Internal (TPI) di lingkungan tersebut.

WBK
dan WBBM menurut Menteri Yuddy bukan hanya sekedar istilah, tetapi
merupakan predikat yang diberikan berdasarkan hasil penilaian objektif
oleh TPI. Predikat tersebut disematkan atas dasar adanya perbaikan ke
dalam yaitu akuntabilitas berbasis kinerja, serta pelayanan keluar
kepada masyarakat.

Menteri
Yuddy menyerahkan secara langsung penghargaan kepada 13 unit kerja dari
masing-masing instansi untuk tahun 2015 ini. Untuk penerima predikat
WBBM hanya satum yakni RSUD Dr. Karyadi, Semarang. 

Sementara 12 unit lainnya yang mendapatkan predikat WBK adalah :

Facebook Comments