Basuki Gebrak Meja 3 Kali,Marahi Pejabat PNS DKI

Basuki Gebrak Meja 3 Kali,Marahi Pejabat PNS DKI

JAKARTA,citraindonesianews.com–
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali naik pitam
terhadap pejabat Pemprov DKI Jakarta saat memimpin sebuah rapat.
Penyebabnya adalah rumitnya birokrasi dan administrasi jika swasta ingin
menyumbang sesuatu dan memasang iklan di dalamnya.

Saat
memasuki ruang rapat, tanpa basa-basi, Basuki langsung bicara dengan
nada tinggi dan seolah memarahi para pejabat DKI yang berada di samping
kirinya.

“Di mana salahnya mau menyumbang bus, terus ditolak,
dan mesti bayar pajak reklamenya? Mungkin DKI memang sengaja mau
batalkan dan lebih suka nyolong-nyolong dari tender,” kata Basuki dengan nada tinggi, di Balaikota Jakarta, Selasa (11/3/2014).

Pertemuan
ini beragendakan serah terima 30 bus sedang dari beberapa perusahaan
swasta kepada Pemprov DKI. Selain menyumbang transjakarta, pihak swasta
hanya menginginkan memasang reklame di bus tersebut. Hanya, Pemprov DKI
menarik pajak reklame dari bantuan tersebut.

Basuki tidak
sepakat dengan peraturan tersebut. Menurut dia, seharusnya perusahaan
yang menyumbang transjakarta dibebaskan untuk memasang reklame. Muka
Basuki memerah karena terus mengeluarkan pernyataan dengan nada yang
tinggi karena heran. Berulang kali Basuki mengangkat telunjuknya ke arah
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Endang
Widjajanti, Kepala Dinas Pelayanan Pajak Iwan Setiawandi, Kepala Biro
Hukum Sri Rahayu, dan Asisten Sekda bidang Pembangunan Wiriyatmoko.

“Mereka ini menyumbang, lho. Aku enggak mengerti, orang mau nyumbang
bus, pakai duit dia, kenapa mereka mesti bayar pajak iklan juga?” tekan
Basuki sambil menggebrak meja yang cukup mengagetkan para peserta
rapat.

Basuki tak habis pikir mengapa BPKD mempersulit pihak
swasta dengan birokrasi yang rumit. Pihak swasta diharuskan mengurus
berkas berulang kali ke BPKD. Kemudian, Basuki bertanya kepada Pargaulan
Butar-Butar, Kepala Unit Pengelola Transjakarta. Dengan nada tinggi,
Basuki bertanya apakah Jakarta saat ini tidak membutuhkan transjakarta?

Butar-Butar
kemudian mengangguk tanda mengiyakan bahwa Jakarta membutuhkan
transjakarta. Basuki juga heran mengapa DKI lebih memilih untuk
mengoperasikan transjakarta yang memiliki komponen yang tidak sesuai,
dari pada menerima sumbangan bus dari swasta.

Kemudian, Kepala
BPKD Endang Widjajanti menyanggah pernyataan Basuki. Endang memiliki
alasan mengapa pihaknya menarik pajak reklame di tubuh bus. Menurut dia,
apabila DKI tidak menarik pajak, maka negara akan mengalami kerugian.

Mendengar
itu, Basuki kembali menggebrak meja. “Merugikan negara di mana? Kasih
saya hitungannya, enggak masuk akal itu. Benar-benar BPKD ini
keterlaluan. BPKD brengsek, udah bajingan ini,” ujar Basuki lagi sambil kembali menggebrak meja.(Sumber:Kompas)

Facebook Comments
DKI JAKARTA NEWS