TEBING TINGGI || citranewsindonesia.com – Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi menyiapkan sejumlah langkah strategis guna menekan angka kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api yang masih menjadi perhatian serius di wilayah tersebut.
Komitmen itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tebing Tinggi, Erwin Suheri Damanik, saat memimpin Rapat Evaluasi dan Pemantapan Petugas Perlintasan Kereta Api yang berlangsung di Aula Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi, Rabu (3/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Pemko Tebing Tinggi menegaskan fokus penanganan keselamatan perlintasan kereta api akan dilakukan melalui tiga sektor utama, yakni penguatan regulasi, peningkatan sarana dan prasarana, serta edukasi kepada masyarakat.
Erwin mengatakan, pemerintah daerah tidak ingin upaya keselamatan hanya berhenti pada pembahasan aturan semata. Menurutnya, masyarakat membutuhkan langkah nyata yang mampu mengurangi potensi kecelakaan di titik-titik perlintasan kereta api.
Untuk aspek regulasi, Pemko akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Balai Teknik Perkeretaapian, guna memperjelas penanganan perlintasan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Selain itu, pembangunan pos penjagaan di sejumlah lokasi juga akan didorong untuk memperkuat sistem pengawasan.
Dari sisi sumber daya manusia, Pemko berencana menambah jumlah petugas penjaga perlintasan. Saat ini terdapat tujuh titik perlintasan yang telah dijaga petugas. Ke depan, setiap lokasi akan diperkuat dengan petugas cadangan sehingga operasional pengamanan tetap berjalan meski ada petugas yang berhalangan.
Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga akan membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan, perbankan, dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), guna membantu penyediaan perlengkapan keselamatan bagi petugas maupun relawan.
Sementara itu, pada aspek sosial, Pemko Tebing Tinggi mulai mengkaji kemungkinan pemberian bantuan sosial kepada korban kecelakaan yang terjadi di kawasan perlintasan kereta api. Kajian tersebut akan dilakukan bersama DPRD dan Dinas Sosial untuk melihat kemungkinan penyusunan regulasi pendukung.
Upaya pencegahan juga akan dilakukan melalui peningkatan edukasi kepada masyarakat. Pemerintah berencana memasang informasi jadwal perjalanan kereta api di sejumlah lokasi, memperluas sosialisasi keselamatan kepada warga sekitar rel, serta memastikan tidak ada bangunan maupun vegetasi yang mengganggu jarak pandang pengguna jalan.
Pemko Tebing Tinggi juga membuka peluang kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan transportasi untuk menjadikan sejumlah perlintasan kereta api sebagai objek penelitian keselamatan berbasis data dan kajian ilmiah.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi, Yustin Bernat Hutapea, menjelaskan bahwa program pengamanan perlintasan kereta api mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Menurutnya, saat ini terdapat tujuh palang perlintasan yang telah beroperasi di Kota Tebing Tinggi. Fasilitas tersebut merupakan bantuan dari Balai Teknik Perkeretaapian dan PT Jasa Raharja yang tersebar di sejumlah ruas jalan strategis.
Dalam kesempatan yang sama, Dishub juga mengungkapkan bahwa Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dijadwalkan berkunjung ke Tebing Tinggi dalam waktu dekat untuk meninjau langsung sejumlah titik perlintasan sebagai bagian dari program peningkatan keselamatan transportasi kereta api.
Rapat tersebut turut dihadiri unsur kepolisian, perwakilan PT KAI, PT Jasa Raharja, para camat, lurah, kepala lingkungan, serta relawan penjaga perlintasan kereta api yang selama ini berperan dalam mendukung keselamatan masyarakat.
#Hidayat
