TEBING TINGGI – Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebing Tinggi untuk memperkuat transparansi, integritas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan melalui program Jaksa Sahabat Pendidik.
Program ini menyasar kepala sekolah se-Kota Tebing Tinggi sebagai upaya meningkatkan pemahaman hukum sekaligus mencegah potensi penyimpangan dalam tata kelola sekolah.
Peluncuran program tersebut berlangsung di Aula Lantai IV Balai Kota Tebing Tinggi, Jalan Dr. Sutomo No. 14, Rabu (11/11/2026), dengan melibatkan jajaran pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta kepala sekolah tingkat TK, SD, dan SMP negeri maupun swasta.
Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, menegaskan bahwa pembangunan sektor pendidikan membutuhkan kolaborasi lintas institusi. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), tetapi juga memerlukan dukungan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat.
Ia menekankan, kepala sekolah memiliki tanggung jawab strategis, tidak hanya dalam memastikan proses pembelajaran berjalan optimal dan meningkatkan kompetensi guru, tetapi juga dalam pengelolaan tenaga kependidikan, sarana prasarana, aset sekolah, hingga administrasi keuangan.
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), pelaksanaan program sekolah, serta pertanggungjawaban anggaran menjadi aspek penting yang harus dijalankan secara transparan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Di sisi lain, kepala sekolah juga diberikan tanggung jawab dalam pengelolaan berbagai sumber pembiayaan pendidikan, termasuk Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau Dana BOSP, pengelolaan aset, pelaksanaan kegiatan sekolah, serta administrasi pertanggungjawaban keuangan,” ujar Iman Irdian.
Wali Kota meminta seluruh pengelola satuan pendidikan membangun budaya antikorupsi, memperkuat integritas, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan internal dan profesionalisme kerja agar upaya menjaga tata kelola tidak mengesampingkan tujuan utama pendidikan, yakni meningkatkan mutu pembelajaran.
Pemko berharap program Jaksa Sahabat Pendidik tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi berkembang menjadi ruang komunikasi dan konsultasi hukum berkelanjutan antara kejaksaan dan satuan pendidikan.
“ Kami juga berharap kejaksaan dapat melaksanakan hubungan kelembagaan yang harmonis dan produktif, di mana kejaksaan menjalankan fungsi dan kewenangannya, sementara para pendidik dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab,” kata Wali Kota.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, Anthoni Nainggolan, menjelaskan bahwa program tersebut menjadi sarana berbagi pengetahuan dan pemahaman hukum di tengah perubahan dinamika sosial.
Ia menyoroti pentingnya integritas dalam menjalankan tugas, termasuk menghindari perilaku koruptif yang kerap dianggap sepele dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut Anthoni, korupsi tidak hanya berkaitan dengan pengambilan uang atau penyalahgunaan anggaran, tetapi juga dapat tercermin dalam perilaku yang bertentangan dengan nilai integritas dan profesionalisme.
“Yang terjadi sekarang korupsi karena keserakahan, kurang-kurang terus. Dilakukan digitalisasi, ini salah satu ikhtiar memberantas korupsi, semisal sekarang SPMB digital untuk mengurangi tindak pidana korupsi. Tapi banyak dari kita melakukan perilaku koruptif. Mungkin tidak mengambil uang, tapi perilaku koruptif ada pada kita, misalnya datang terlambat atau titip absen,” ungkap Kajari.
Ia menegaskan bahwa integritas harus dimulai dari niat dan komitmen pribadi. Setiap aparatur pendidikan, kata dia, perlu menjaga profesionalisme serta menghindari konflik kepentingan dalam menjalankan amanah.
Anthoni juga mengingatkan bahwa kepala sekolah dan guru memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda, tidak hanya melalui transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pendidikan nilai dan pembentukan adab.
“Bahwa jabatan kepala sekolah dan guru merupakan amanah, laksanakan dengan baik. Fungsi guru tidak hanya transfer of knowledge, tapi juga bagaimana murid menjadi beradab. Bapak dan Ibu juga menjadi ujung tombak bagi generasi yang baru, membuat Tebing Tinggi lebih hebat karena tidak ada profesi lain yang diakui untuk mengajar selain guru,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi, Muhammad Deni Saragih, menyampaikan bahwa program Jaksa Sahabat Pendidik dirancang untuk memberikan edukasi hukum kepada kepala sekolah, khususnya terkait pengelolaan Dana BOSP dan pelaksanaan program revitalisasi sekolah.
Kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan, serta mengidentifikasi potensi risiko dan konsekuensi hukum dalam pengelolaan sekolah.
Pemko bersama Kejari berharap sinergi tersebut dapat membangun lingkungan pendidikan yang aman, kondusif, dan bebas dari penyimpangan.
“Besar harapan kami, melalui kegiatan ini dapat terbangun komitmen bersama dalam meningkatkan integritas, kepatuhan hukum, dan akuntabilitas tata kelola pendidikan di Kota Tebing Tinggi,” kata Deni.
Program Jaksa Sahabat Pendidik merupakan inisiatif yang berlandaskan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dan 33 kepala daerah kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Program tersebut diluncurkan pada 6–7 Oktober 2026.
Kegiatan di Tebing Tinggi turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Erwin Suheri Damanik, Kasi Intel Kejari Sai Sintong Purba, Kasubsi Intelijen Kejari Tioneni br Sigiro, Inspektur Muhammad Fachri, jajaran asisten dan kepala bagian Setdako, pejabat Disdikbud, pengawas pendidikan, serta kepala sekolah TK, SD, dan SMP negeri maupun swasta.
(Hidayat)
