TEBING TINGGI || Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, menghadiri Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Raker Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang digelar di Kota Banda Aceh, Senin (20/4/2026). Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, sejak Minggu (19/4) hingga Rabu (22/4), ini menjadi forum strategis bagi para kepala daerah untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan kota yang akan dibawa ke tingkat nasional.
Raker Komwil I APEKSI tersebut dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah, perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dirhamsyah, Direktur Eksekutif APEKSI Pusat Alwis Rustam, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, serta para wali kota anggota Komwil I APEKSI. Hadir pula unsur Forkopimda dan pimpinan perangkat daerah setempat.
Dalam konferensi pers, Ketua Komwil I APEKSI yang juga Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyampaikan sejumlah rekomendasi utama hasil raker yang akan dibahas lebih lanjut pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI di Medan, Juni 2026. Ia menegaskan dua isu prioritas yang menjadi perhatian bersama, yakni ketangguhan menghadapi bencana dan penguatan kemandirian fiskal daerah.
Menurutnya, ketangguhan bencana menjadi isu krusial karena kota—terutama ibu kota provinsi—memiliki peran penting sebagai pusat ekonomi. Gangguan akibat bencana di satu wilayah berpotensi berdampak luas terhadap aktivitas ekonomi regional.
“Ketahanan terhadap bencana menjadi prioritas utama karena dampaknya bisa meluas ke daerah sekitar. Ini yang akan kami dorong menjadi perhatian pemerintah pusat,” ujarnya.
Selain itu, APEKSI juga mendorong inovasi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui penerapan sistem pembayaran pajak restoran berbasis QRIS dengan metode split payment. Skema ini dinilai lebih transparan dan akuntabel karena memungkinkan pembagian otomatis antara pelaku usaha dan kas daerah.
“Model split payment ini sudah diterapkan di Kota Medan dan terbukti efektif. Kami ingin mendorong penerapannya di kota lain,” tambahnya.
Tak hanya dua isu tersebut, forum ini juga menghasilkan sejumlah rekomendasi lain, seperti penguatan kawasan konservasi dan lingkungan hidup, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga penataan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih.
APEKSI juga mengusulkan penyempurnaan sistem perizinan Online Single Submission (OSS) dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), peningkatan layanan publik, penguatan ekonomi daerah, perlindungan sosial dan kesehatan, serta dukungan terhadap pengembangan UMKM.
Selain itu, terdapat usulan agar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta perubahan skema pajak daerah seperti Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menggunakan pola opsen.
Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana melalui kolaborasi lintas sektor, mengingat wilayahnya termasuk daerah rawan gempa.
“Kami terus memperkuat sistem tanggap bencana dari tingkat pemerintah hingga masyarakat, agar lebih siap menghadapi risiko yang ada,” ujarnya.
Kehadiran Wali Kota Tebing Tinggi dalam forum ini didampingi sejumlah pejabat Pemerintah Kota Tebing Tinggi, termasuk Sekretaris Daerah Erwin Suheri Damanik dan jajaran kepala bagian di lingkungan Setdako.
Partisipasi aktif Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam Raker Komwil I APEKSI diharapkan mampu membawa berbagai inovasi, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah dan sistem mitigasi bencana, yang dapat diterapkan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kota Tebing Tinggi.
