KAB PANGANDARANNEWS

Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata Akan Undang Para Tokoh Presidium

Pangandaran | Citranewsindonesia.com – Bupati Jeje dalam jumpa pers menyampaikan portopolio itu menjadi salah satu yang akan dan sebagainya,,,,! tentu nanti kita akan sampaikan langkah langkah kebijakan yang akan di ambil itu banyak item, maka yang akan kita ambil nanti kita sampaikan.

”Nanti ada berapa langkah yang kita ambil yang nantinya akan saya sampikan. Yang insya Allah hari senin atau selasa mendatang kita mengundang para tokoh presidium tentang dinamika yang ada,”ujar Bupati Jeje Wiradinata kepada Awak Media, Senin ( 27/11/2023).

Menyikapi tentang komentar para tokoh presidium, dan atas sikap komentar anggota dewan tentang dinamika yang ada, menurut Bupati Jeje itu sudah biasa, namun sikap dewan itu harus mempunyai konsep pemikiran sebagai wakil rakyat, yang harus di aktualisasikan pada mekanisme yang di atur pada ketentuan per undang undangan.

” Sebagaimana pengalaman saya sewaktu dulu menjadi anggota dewan, karena beda pendapat itu biasa, tapi di salurkan melalui mikanisme dengan ketentuan per undang undangan sebagai anggota dewan. Terutama dalam menyampaikan pendapat apapun, gagasan mengenai berbagai aspek, itu tentunya harus di ruang rapat paripurna, bukan menyampaikan pendapatnya di luar, tapi harus di tempat ruang rapat paripurna,”terangnya.

BACA JUGA :   Pra Pemilu Di Kelurahan Balekambang,Ronda Malam  Dilaksanakan Mulai  Januari 2019

Bupati pun mengungkapkan, tentang pinjaman 350 miliar, itu bagaimana menyelesaikan defisit, tentu ada berbagai cara. 1: Cara portopolio. 2: Cara sesuai dengan ketentuan BPK, DCR, kemampuan keuangan kita misalkan 65 milyar, yang ke 3; ada lagi pola pola.

Kalau untuk Portopolio itu tidak gampang, harus di samping persetujuan dewan. Katakan sajah kita salah itu politis dengan dewan itu politis, kan di sampaikan tidak bisa jalan, itu di sampaikan kepada tiga mentri, yakni ke mentri ke uangan, mentri depdagri dan ke mentri Bappenas, maka satu sajah ga setuju itu gagal. Tapi,,,,saya juga menghitung berapa kemampuan ke uangan kita, ada persoalan persoalan dimana, satu melebihi masa bakti saya, maka harus ijin ke Menagri, defisitnya melebihi ketentuan harus ijin ke mentri ke uangan. Jadi tidak gampang, maka apa lagi yang di perebutkan.

BACA JUGA :   Bupati Nias Barat Terima Audiensi Panitia Pembangunan Rumah Dinas Pendeta Resort 22 Gereja BNKP

Lanjutnya lagi Bupati Jeje mengatakan, tentu orang berdebat dan sebagainya itu kira alam demokrasi. Tapi,,,saya Bupati ini mengaktualisasikan diri saya sebagai kapasitas Bupati, bukan buat masalah tapi menyelesaikan masalah di dalam dan sebagai sebagainya.

“Maka saya akan undang tokoh presidium, untuk di ajak berdialoh yang ingsya Alloh jarak dekat saya undang untuk duduk bersama, dan ya,,,kalau dewan itu urusan dewan, tetapi saya pernah jadi anggota dewan sikap saya di aktulisasikan di dalam mekanisme yang di atur oleh undang undang,” terangnya.

Selain itu Bupati Jeje menanggapi terkait HPL, menurutnya kita sedang mengkonsolidasikan agar tanah tanah harim, tanah tanah yang potensial untuk pengembangan wisata itu di kuasai pemerintahan daerah, maka kita mengajukan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) itu di ajukan ke kementrian, ATR BPN, sudah turun nih, nanti nama namanya pantai pantai jadi pengelolaan kita.” pungkas nya
( iyut.k )

Facebook Comments

Redaksi

***

IKUTI CITRANEWS OK TERIMAKASIH