Nias Barat | Citranewsindonwsia.com – Pembukaan Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 116 yang dilaksanakan Rabu (10/5/2023) di Lapangan Upacara Kecamatan Moro’o Kabupaten Nias Barat berjalan dengan sukses. Upacara pembukaan TMMD dihadiri oleh Dandim 0213/Nias Letkol Inf Martky Jaya Perangin-Angin, DANLANAL Nias Kolonel Laut (P) Jerry Henry Manuhutu, Pimpinan OPD dan ASN Lingkup Pemkab Nias Barat, dan Personel TNI/Polri.
Kegiatan TMMD merupakan program terpadu sebagai wujud sinergitas dan kemanunggalan antara TNI dan Pemerintah Kabupaten Nias Barat untuk mempercepat pembangunan dengan sasaran pokok pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat, Silvester Daeli, mewakili Bupati Nias Barat. Kegiatan tersebut tidak dihadiri Bupati Nias Barat karena sedang berada diluar kota.
Demikian pula Wakil Bupati Nias Barat Era Era Hia tidak terlihat dalam kegiatan tersebut, malah Wakil Bupati di hari dan jam yang sama mengunjungi SD Negeri 1 Mandrehe.
Ketidakhadiran Wakil Bupati tersebut membuat masyarakat kaget dan bertanya-tanya, sebab Wakil Bupati terlihat berada di Nias Barat dan malah menjalankan kegiatan yang lain. Ketika wartawan menanyakan kepada Wakil Bupati melalui WA, Era Era Hia mengaku tidak hadir karena tidak di undang.
“Benar saya tidak hadir karena tidak di undang. Acara tersebut saya mengetahui dari ADC, setelah ADC DANLANAL menghubungi ADC saya menanyakan kehadiran saya. Kemudian saya WA Dandim menanyakan perihal acara tersebut, kemudian di jawab untuk jajaran Pemda Nias Barat yang mengundang pihak Pemda”, tambah Ketua DPD Golkar Nias Barat ini.
Namun hal tersebut, tidak perlu mempermasalahkan karena masih banyak kegiatan lain yang bisa dilakukan. “Asal ada niatan untuk berbuat baik, ada saja kegiatan yang positif yang bisa dilakukan, termasuk mengujungi sekolah dan memberikan motivasi kepada siswa”, ujar alumni IPDN ini.
Menanggapi tidak diundangnya Wakil Bupati Nias Barat pada acara resmi pemerintah daerah, Ketua LSM Aliansi Gerakan Anti Korupsi Indonesia (AGAKI) Atoni Waruwu mengaku kaget dan patut dipertanyakan. “Masa acara resmi seperti itu tidak diundang Wakil Bupati. Pejabat Eselon II sampai ASN saja diundang. Etika pemerintahan benar-benar di titik terendah, suka atau tidak suka Wakil Bupati harus diundang di acara pemerintah daerah, Ujar Atoni Waruwu.
Atoni Waruwu menambahkan, sistem pemerintahan yang buruk ini harus dihentikan, tidak baik pada perjalanan pemerintahan. “Ingat, dalam misi pemerintahan Khenoki-Era Era tercatat program pembenahan sistem manajemen pemerintahan. Ini sama sekali tidak semakin baik, malah semakin buruk. Gaya pemerintahan seperti itu harus diubah demi pemerintahan yang bersih, transparan dan maju. Jangan karena dekat Pilkada 2024, permainan semakin kotor”, kesal Atoni Waruwu.
135
***