TANGSEL,Citranewsindonesia- Sebanyak 823 staf ahli Gubenur, Bupati dan Walikota se-Indonesia berkumpul di Graha Widya Bhakti (GWB), Puspiptek, Kecamatan Setu dalam rangka rapat koordinasi nasional (Rakornas).
Ketua panitia penyelenggara Suharno, menjelaskan, sebanyak 823 staf ahli se-Indonesia berkumpul untuk melaksanakan rakornas. “Rakornas ini sebagai wahana kaji ulang dalam menyikapi dalam menjawab isu-isu strategis daerah, dalam meningkatkan kinerja staf ahli yang lebih baik,”ungkapnya.
Pertemuan ini untuk terwujudnya kordinasi dalam pembangunan antar pemerintah pusat dan daerah, serta upaya perkuatan revitalisasi kapasitas staf ahli demi mewujudkannya kebijakan pemerintah yang efektif dan efisien.
Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany, menjelaskan, rapat koordinasi ini adalah sebuah even yang sangat penting dan strategis. akan banyak manfaat yang diberikan oleh rakornas ini.
“Kita semua tentunya berharap, manfaat tersebut bukan hanya akan dirasakan oleh para staf ahli yang mengikuti, namun yang lebih penting lagi, juga oleh masyarakat, daerah, bangsa dan negara. Saat ini, kita sudah saatnya memiliki cara berpikir yang lebih komprehensif dan proyektif. cara berpikir ini mengharuskan kita untuk melihat dalam kerangka yang lebih luas dan lebih jauh.
Dengan kata lain, kita bukan hanya melihat sesuatu dari sisi apa manfaatnya bagi kita sendiri atau bagi pihak yang menjadi user atau pengguna jasa kita, melainkan kita harus senantiasa mencari cara bagaimana agar yang kita lakukan dapat memberikan manfaat kepada sebanyak mungkin stakeholder dan manfaat tersebut dapat dirasakan dalam kurun waktu yang lebih panjang.”ungkapnya.
Terkait dengan tema kegiatan ini, dimana diharapkan bahwa mereka yang telah dipercaya untuk memangku jabatan staf ahli dapat lebih mengaktualisasikan perannya dalam membantu kepala daerah, “Saya ingin menyampaikan bahwa hal tersebut memang benar-benar relevan. kepala daerah membutuhkan masukan, saran, ide, gagasan, pertimbangan, rekomendasi dan lain sebagainya dalam menjalankan tugasnya memimpin daerah.”jelasnya.
Peraturan pemerintah tentang organisasi perangkat daerah secara eksplisit mengatur tentang keberadaan sebuah lembaga resmi yang bertugas memberikan masukan dan saran tersbut. hal ini berangkat, tidak lain dan tidak bukan, dari analisa bahwa seorang kepala daerah memang akan membutuhkan banyak masukan, saran dan pertimbangan.
Kepala daerah memiliki cakupan tugas, kewenangan tanggung jawab yang sangat luas. kepala daerah akan senantiasa dituntut untuk membuat keputusan dan mengambil kebijakan. jika tidak didampingi dan dibantu oleh lembaga yang bertugas memberikan pertimbangan dan masukan, maka tugas dan kewenangan tersebut tidak akan berjalan dengan optimal. terlebih saat ini, tantangan dalam menjalankan tugas menjadi lebih besar seiring dengan meningkatnya tuntutan, kebutuhan dan ekspektasi masyarakat.
“Dari sini dapat dilihat bahwa tugas dan fungsi seorang staf ahli sangat strategis. sangat tidak tepat jika ada yang mengatakan bahwa posisi staf ahli kurang penting dan kurang dibutuhkan. dalam peraturan perundang-undangan, khususnya tentang organisasi perangkat daerah, tidak pernah ada klausul yang menyatakan bahwa ada jabatan yang penting dan jabatan yang tidak penting.
“semua jabatan, posisi dan peran, sama pentingnya. semuanya saling memiliki keterkaitan. semuanya saling membutuhkan. semuanya ada karena memang diperlukan. “jelasnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten,Ranta Soeharta, menjelaskan, staf ahli merupakan jabatan strategis yang bisa memberikan masukan langsung kepada Walikota terkait sebuah kebijakan. “Seorang staf ahli harus mengetahui isu strategis, sehingga dia bisa memberikan masukan yang baik untuk kepala daerahnya,”singkatnya.
Dalam kegiatan tersebut hadir pula Staf ahli bidang pemerintahan Suhajar Diantoro yang mewakili Menteri Dalam Negeri.
(humas_kominfo)
***
