harus terakreditasi, Puskesmas yang terakreditasi sebagai salah satu
syarat kerjasama dengan JKN dan BPJS. Atas dasar inilah 11 puskesmas di
Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah ikut bimbingan akreditasi.
peraturan pemerintah Puskesmas yang tidak terakreditasi, tidak bisa
melakukan pelayanan kesehatan masyarakat. Penegasan ini disampaikan
Kepala dinas Kesahatan Cilacap melalui Kabid. Yankes dan Kefarmasian
Slamet Budiarto, SE, MM. diruang kerjanya kepada media ini. (21/05/16).
Slamet Budiarto, SE, MM. mengatakan bimbingan akreditasi di ruang
pertemuan Dinas Kesehatan beberapa bulan yang lalu dilakukan agar
sejalan dengan program pemerintah pusat yang mengharuskan semua
Puskesmas terakreditasi di seluruh Indonesia termasuk Cilacap, sekaligus
pelayanan BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial), dan itu harus
diterapkan. Tanpa itu pemerintah tidak memperbolehkan puskesmas
melayani masyarakat, kalau itu dilanggar ada sanksi dari pemerintah.
“Tujuan bimbingan akreditasi adalah pemenuhan kompetensi untuk sebuah
Puskesmas mencapai standar tertentu. Diharuskan Puskesmas meningkatkan
mutu pelayananan super prima dengan mengintegrasikan dan membudayakan
kualitas dalam sistem pelayanan Puskesmas. Karena masyarakat berhak
mendapatkan pelayanan yang bermutu dan perlindungan yang baik. Tanggung
jawab Puskesmas wajib memberikan pelayanan memenuhi standar pelayanan
rumah sakit sehingga mutu pelayanan dapat dipertanggungjawabkan”
Ujarnya.
Slamet Budiarto, SE, MM. mengatakan dari 11 puskesmas tidak semua turut
serta dalam bimbingan akreditasi tahun ini, karena dilakukan secara
bertahap. Tahun 2017 ada 12 Puskesmas, Tahun 2018 ada 10 dan tahun
berikutnya 8. Sedangkan tahun ini meliputi Puskesmas Cilacap Utara,
Sampang, Kesugihan, Jeruklegi, Kawunganten, Gandrungmangu, Cipari,
Wanareja. Dayehluhur, Karang Pucung, Kroya. Perlu masyarakat tahu bahwa
tidak hanya Puskesmas saja yang terakredidasi , tapi termasuk klinik
pratama, dan tempat praktik mandiri.
Tim pendamping akreditasi Puskesmas Kabupaten Cilacap tahun 2016:
- Dr. MARWOTO, M.Si, jabatan kedinasan: Kepala Dinas Kesehatan, sebagai Penasehat.
- HANTARI SUDARMASTUTI, DMN, M.Kes, MR jabatan kedinasan: Sekretaris Dinas Kesehatan sebagai Pembina.
- SLAMET BUDIARTO, SE, MM jabatan kedinasan: Kabid Yankes dan Kefarmasian sebagai Ketua/Koord. Pendamping Admen.
- dr. SUKEMI jabatan kedinasan Kasie. Yankesdas & Rujukan sebagai Koord, Pend UKM & UKP/Pely.Klinis.
- ANNA HERMAWATI, SKM, MPH. jabatan kedinasan Pelaks. Sie Yankesdasjuk sebagai Pendamping Admen.
- MOH. MUHAJIR, SKM jabatan kedinasan: Pelaks. Sie Yankesdasjuk sebagai Pendamping Admen.
- TRI WIBOWO, SKM jabatan kedinasan: Pelaks. Sie. Pengemb. Organisasi, SDM & Info Kesh.sebagai Pendamping Admen.
- IWAN YULIS. S, S.Kep, NS jabatan kedinasan: Pelaks. Sie Yankesdasjuk sebagai Pendamping UKM.
- SRI WAHYUNI, SKM jabatan kedinasan: Pelaks. Sie Gizi sebagai Pendamping UKM.
- SRI MULYATI, SKM jabatan kedinasan: Pelaks. Sie KIA sebagai Pendamping UKM.
- USWATUN HASANAH, S.Kep. NS, N.jabatan kedinasan: Pelaks. Perawatan UPT Puskesmas Sampang sebagai Pendamping UKM.
- dr. PENTADI jabatan kedinasan: Ka. UPT Puskesmas Gandrungmangu I sebagai Pendamping UKP/Pelayanan Klinis.
- dr. ESTI MULATSIH W. jabatan kedinasan: dr UPT Puskesmas Majenang I sebagai Pendamping UKP/Pelayanan Klinis.
- drg. HASTATI jabatan kedinasan: dr gigi UPT Puskesmas Cilacap Utara I sebagai Pendamping UKP/Pelayanan Klinis.
Saya sangat sependapat dengan keputusan pemerintah pusat, setiap
Puskesmas diharuskan terakreditasi. Dengan program ini nantinya terjawab
apa yang masyarakat harapkan kepada Puskesmas terkait layanan
kesehatan, artinya masyarakat tidak lagi menunggu lama di Puskesmas
untuk mendapat pelayanan, kata Slamet Budiarto, SE, MM. (Yosua).
