JAKARTA, citranewsindonesia.com – Dewan Pers menegaskan pentingnya kompetensi, integritas, dan profesionalisme bagi insan pers di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI).
Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diikuti 18 peserta dari berbagai media, baik media daring maupun televisi. Kegiatan yang diselenggarakan secara gratis ini berlangsung di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih Nomor 32–34, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2026).
Anggota Dewan Pers, Rosarita Niken Widiastuti, menyampaikan apresiasi kepada Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Viva Group yang telah berkolaborasi dengan Dewan Pers dalam penyelenggaraan UKW tersebut.
Menurut Niken, UKW memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik sekaligus menjadi pembeda antara produk pemberitaan profesional dengan konten digital yang tidak berpedoman pada kaidah dan kode etik jurnalistik.
Ia menilai, seorang wartawan tidak cukup hanya memiliki kemampuan menulis berita. Lebih dari itu, jurnalis harus mampu mengembangkan keterampilan teknis, memahami teknologi, serta memiliki kemampuan menganalisis informasi secara kritis.
“Di tengah perkembangan teknologi, wartawan harus terus meningkatkan kemampuan diri, mulai dari menganalisis informasi hingga menghasilkan berita yang berkualitas. UKW menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan kompetensi, baik secara teknis maupun etis,” ujar Niken.
Ia juga mengingatkan bahwa independensi merupakan prinsip utama dalam menjalankan tugas jurnalistik. Setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus berdasarkan fakta, melalui proses pemeriksaan silang (cross-check) dan verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, wartawan harus bekerja dengan niat mengungkapkan kebenaran, bukan membangun opini berdasarkan informasi yang belum teruji.
“Dalam pemberitaan, independensi sangat penting. Wartawan harus menyampaikan data yang benar, melakukan cek dan ricek, serta memastikan setiap informasi telah melalui proses verifikasi. Tugas jurnalistik pada dasarnya adalah mengungkapkan kebenaran,” tegasnya.
Niken turut menyoroti pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam aktivitas jurnalistik. Ia menyebut penggunaan AI diperbolehkan sebagai teknologi pendukung, tetapi tidak boleh menggantikan peran dan tanggung jawab manusia dalam menghasilkan karya jurnalistik.
Hal tersebut, lanjutnya, harus mengacu pada Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/I/2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik.
Melalui pedoman tersebut, penggunaan AI harus tetap memperhatikan prinsip jurnalistik, akurasi, independensi, serta keterlibatan manusia dalam proses produksi berita. AI dapat dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan seperti riset dan pengolahan informasi, tetapi keputusan editorial dan tanggung jawab atas isi pemberitaan tetap berada pada wartawan dan redaksi.
Ia mengingatkan agar kemajuan teknologi tidak justru dimanfaatkan untuk memproduksi informasi bohong, menyesatkan, ataupun berita yang mengandung unsur kesengajaan untuk memanipulasi fakta.
“Jangan sampai perkembangan teknologi justru membuat kita menghasilkan berita hoaks atau informasi yang tidak benar. Wartawan boleh memanfaatkan AI, tetapi harus tetap mengikuti pedoman Dewan Pers. AI hanya menjadi alat bantu, sementara keterlibatan manusia tetap menjadi hal utama,” tambahnya.
Menutup sambutannya, Niken menegaskan bahwa UKW bukan sekadar tahapan untuk memperoleh pengakuan kompetensi, melainkan bagian dari upaya menjaga kehormatan, tanggung jawab, dan martabat profesi wartawan.
“Wartawan harus memiliki kemampuan untuk mencari kebenaran, melakukan verifikasi, serta memberikan makna melalui setiap informasi yang disampaikan. UKW menjadi titik awal untuk membangun martabat dan profesionalisme profesi wartawan,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta semakin memahami tanggung jawab jurnalistik dan mampu menghasilkan karya pemberitaan yang akurat, berimbang, independen, serta dapat dipercaya masyarakat.
Maria
