Tangsel,Citranewsindonesia- Fakta integritas yang pernah diberikan oleh Walikota Tangerang Selatan dan telah ditandatangani oleh pejabat yang dianggap memiliki kebijakan, ternyata hanya menjadi bingkai pajangan diatas meja.
Tindakan nakal berupa penyalahgunaan wewenang dan jabatan, tidak sedikit masih dilakukan oleh oknum pejabat dan pegawai Pemkot Tangsel yang melakukannya, seperti yang dilakukan oleh oknum pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangsel berupa dugaan Mark Up kegiatan pada dinas tersebut berupa bancakan korupsi secara berjamaah.
“Anggaran yang direncanakan tersebut memang tidak jadi diserap dan itu baru dokumen perencanaan,” tutur Budi yang mewakili Yatna Kabid Pasar tradisional Indag Tangsel Jum’at (06/10/2017) yang tidak hadir saat mengkonfirmasi kepada beberapa rekan media dikantor Indag.
Sementara ketua LSM YLPKP Puji Iman Jakarsih menegaskan bahwa integritas yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat baru dilingkungam pemkot semestinya mereka sudah memahami bila birokrat tidak boleh melakukan tindakan pemanfaatan jabatan apalagi tindakan korupsi.
Mark up anggaran walau pun nilainya belasan juta tapi sudah pelanggaran fatal bagi birokrat yang memiliki kebijakan menggunakan anggaran apalagi itu diambil dari APBD.
“Intinya itu sudah korupsi dan oknum pejabatnya harus diberikan sanksi pecat atau mutasi,” pungkasnya.
Sebelumnya Budi Plh UPT Pasar Tradisional dan pejabat PPATK menampik jika anggaran tersebut diduga diambil tanpa adanya laporan tertulis, ” Anggaran yang tidak terserap itu benar ada dan baru direncanakan digunakan untuk kegiatan,’
Bantahnya kepada awak media saat ditanyakan kegiatan dinasnya sudah berjalan bahkan tidak adanya souvenir bagi peserta seminar seperti yang tertulis dalam agenda kegiatan dinasnya.
Penulis (BTL)
16
UKW 2018