Ribuan Mahasiswa Prodi Akutansi S1 Diberikan Wawasan Tentang Inklusi Keuangan Dalam Seminar Nasional dan Call For Papers

Dalam kegiatan seminar tersebut langsung dihadiri oleh Direktur Direktorat Pengembangan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wakil Ketua 1 Kompartemen Akuntan Pendidik DPN IAI, Dr. Sekar Mayangsari, Pakar Ekonomi Islam, Prof. H. Muhammad Zilal Hamzah, dan ribuan Mahasiswa Unpam.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua Yayasan Sasmita Jaya Drs. H. Darsono, Rektor Universitas Pamulang Dr. H. Dayat Hidayat, MM, Wakil Rektor I Drs. H. Buchori Nuriman, MM, Wakil Rektor II Drs. Subarto, M.Pd, Dekan Fakultas Ekonomi, Dr. Ir. Boedi Hasmanto, MS, Kaprodi Akuntansi S1 H.Endang Ruhiyat, SE, MM dan para Rektor serta pimpinan dari 7 perguruan tinggi yang melaksanakan MoU dengan Universitas Pamulang tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Eko Ariantoro menegaskan bahwa OJK terus berupaya mengejar target keuangan inklusif. Yang mana saat ini di Asia Tenggara posisi indeks Inklusi Keuangan Indonesia pada tahun 2014 hanya berkisar 36%. Berbanding jauh dengan Singapura yang mencapai 96% kemudian Malaysia 81% dan Thailand sebesar 78%. Tuturnya didepan peserta seminar

“Kami terus berupaya meningkatkan Indeks Keuangan Inklusif dari 36% menjadi 75% pada 2019 sesuai dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang diluncurkan 18 November 2016 oleh Presiden RI, ” 

Selain itu dirnya juga menyebutkan, setidaknya ada empat aspek penting dalam inklusi keuangan. Pertama, akses terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan PUJK. Kedua, meningkatnya penyediaan produk dan atau layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

“Ketiga, meningkatnya penggunaan produk dan atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen atau masyarakat. Keempat, meningkatnya kualitas pemanfaatan produk dan atau layanan jasa keuangan, “ tandasnya.

Sementara itu, ditempat yang sama Wakil Ketua 1 Kompartemen Akuntan Pendidik DPN IAI, Dr. Sekar Mayangsari menjelaskankan financial inclusion pada hakekatnya merupakan seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau.

“Upaya tersebut bisa melalui edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, kebijakan/peraturan pendukung, fasilitas intermediasi dan distribusi serta perlindungan konsumen, ” jelas Sekar.

Pakar Ekonomi Islam, Prof. H. Muhammad Zilal Hamzah yang juga sebagai narasumber dalam seminar tersebut memaparkan dalam kaitannya dengan sistem ekonomi Islam, tidak boleh ada pemumpukan kekayaan yang berlebihan di tangan seseorang atau konsentrasi ekonomi pada lapisan tertentu.

“Sistem perekonomian harus diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dengan diterapkannya produksi dan distribusi yang adil dan merata”, paparnya.

Sekedar informasi, Call for Papers diikuti oleh peserta dari tujuh belas kampus baik kampus negeri maupun swasta dari berbagai kota di Indonesia. Pungkasnya (Dede Richal/Jefry)