27 September 2022

Citranews Indonesia

Berani , Kritis Dan Membangun

KPK Ingatkan SKPD Untuk Menghindari Tindakan Gratifikasi

2 min read
Tangsel,citranewsindonesia– Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) melakukan sosialisasi gratifikasi bagi seluruh pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemkot Tangsel, Senin (23/5/2016).
Sosialisasi digelar di Graha Widya Bhakti, Puspitek, Serpong, sejak pukul 09.00 WIB tersebut yang meliputi pemahaman dan tata cara untuk menghindari gratifikasi agar kedepan para pegawai Pemkot tidak terseret pada tindakan suap dan Gratifikasi.
Direktorat Jenderal Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Widyarta mengatakan, saat ini kita perlunya pemahaman yang baik terkait berbagai objek yang masuk dalam kategori gratifikasi. Pemahaman tersebut bisa menjadi cara para pegawai terhindar dari gratifikasi.
“Ada juga hal yang bersifat umum sebagai pemberian tidak termasuk kategori gratifikasi, maka dari itu pemahaman yang baik bagi pegawai di lingkungan pemerintahan sangat diperlukan.” Paparnya
Berbagai kategori yang termasuk gratifikasi dikatakannya, seperti yang tertuang dalam pasal 12B Undang-Undang nomor 20 tahun 2001.
“Pasal 12B ayat (1) UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.” Jelasnyanya di hadapan para pegawai Pemkot Tangsel.
Ia juga menambahkan, untuk menghindari tindakan gratifikasi diperlukan sikap yang tegas untuk menolak pemberian yang terindikasi sebagai gratifikasi yang mana sering dilakukan oleh mitra kerja di lingkungan SKPD.
“Misal kontraktor yang menjadi mitra kerja biasanya sering memberikan sesuatu sehingga terjadinya gratifikasi olek pejabat SKPD, maka dari perlu adanya ketegasan untuk menolak menjadi mutlak dilakukan agar terhindar dari sanksi atas tindakan itu dan bila dalam keadaan tertentu tidak bisa menolak, maka segera laporkan ke KPK sehingga terbebas dari sanksi atas penerimaan gratifikasi itu seperti yang diatur Pasal 12C ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001,” imbuhnya (Dede Richal/Bar)
Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

IKUTI CITRANEWS OK TERIMAKASIH