DKI JAKARTANASIONALNEWS

Djohermansyah Apresiasi Gebrakan Menteri Yuddy

JAKARTA,CitranewsIndonesia – Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dinilai telah
berhasil oleh publik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab menata
birokrasi dan pelayanan publik. Hal tersebut sebelumnya dirilis oleh Lembaga
Klimatologi Politik, Selasa (3/11) di Jakarta, yang dalam hasil surveinya
menempatkan Kementerian PANRB di posisi kelima dengan kinerja Kementerian
terbaik.
Ahli Ilmu Pemerintahan sekaligus Anggota Tim
Independen Reformasi Birokrasi Nasional, Prof. Dr. Djohermansayh Djohan, MA.
mengatakan bahwa survei tersebut mencerminkan bahwa Kementerian PANRB secara
nyata sudah bekerja dan pekerjaan yang telah dilakukan diapresiasi oleh publik.
Menurutnya indikator utama penilaian dan pembentukan perspektif di mata publik
didasarkan pada pemberitaan di media massa yang sesuai dengan fakta yang
terjadi di lapangan.
“Ini menjadi modal bagi PANRB untuk meningkatkan
kinerja ke depan untuk merealisasikan pekerjaan rumah yang ditargetkan. Selain
itu, juga menjadi pendorong bagi Kementerian PANRB untuk mengurus Aparatur
Sipil Negara, terutama pembenahan bagi 4,5 juta Pegawai Negeri Sipil untuk
mewujudkan birokrasi bersih, akuntabel, efektif dan efisien, serta memberikan
pelayanan publik yang lebih baik,” kata Djohermansyah.
Namun menurutnya yang terpenting adalah bagaimana
penilaian Presiden sebagai user terhadap kinerja yang telah dicapai oleh
Kementerian PANRB guna memenuhi target-target yang telah ditetapkan dan ditugaskan
oleh Presiden. Untuk mengukur pencapaian tersebut, bisa dilihat dari besarnya
jumlah penyerapan anggaran dan program quick wins yang ditawarkan.
“Kecenderungannya, penilaian publik yang baik,
maka Presiden akan menilai secara paralel,” ujarnya.
Djohermansyah juga menyebutkan bahwa gebrakan
awal yang dilakukan oleh Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi, dengan kebijakan
larangan untuk melakukan kegiatan rapat di hotel menjadi trigger dan dianggap
sebagai gebrakan yang sangat bagus oleh publik. Gebrakan tersebut dilakukan
guna memperbaiki kinerja dan akuntabilitas aparatur sipil negara untuk
mewujudkan mental aparatur sipil yang lebih baik.
Yuddy Chrisnandi juga dinilainya mampu menanamkan
mentalitas birokrasi yang dinamis dan menerapkan birokrasi yang berbasis
terhadap kinerja (performance based bureaucracy), bukan birokrasi yang
hanya berdasarkan peraturan-peraturan (rule based bureaucracy). Hal
tersebut menjadi contoh yang baik untuk Kementerian maupun Lembaga Pemerintahan
yang lain untuk menerapkan hal tersebut.
“Tapi yang paling kuat adalah responsif. Yuddy
Chrisnandi memiliki respon yang cepat dalam menanggapi isu yang mencuat di
publik. Misalnya dengan langsung mengecek dan menggebrak dengan melakukan
kunjungan incognito, jadi praktek-praktek yang tidak sesuai segera
ketahuan dan langsung dilakukan pembenahan,” ujar Djohermansyah.
Perbaikan dan pengawasan pelayanan publik terus
diupayakan oleh Yuddy Chrisnandi agar praktek-prakterk yang yang bertolak
belakang dengan revolusi mental yang selama ini menjadi fokus pembenahan, dapat
dieliminasi.
Djohermanysah menekankan bahwa perbaikan
pelayanan publik harus terus ditingkatkan kualitasnya seperti pelayanan terpadu
satu pintu untuk menghilangkan praktek-praktek pungutan liar yang dilakukan
oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, gebrakan pelayanan
perizinan harus dibuat semudah mungkin dengan biaya yang tidak mahal, serta
perbaikan prosedur birokrasi agar tidak bertele-tele. (ris/Humas
Menpan)
Facebook Comments

YusmanH

UKW 2018

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

IKUTI CITRANEWS OK TERIMAKASIH