Banten | Citranewsindonesia.com — Badan Pemeriksa Keuangan mengungkap temuan mengejutkan. BPK menemukan maraknya penyimpangan terkait fasilitas kesehatan di seantero Provinsi Banten. Penyimpangan yang terindikasi korupsi itu bahkan terjadi di rumah sakit-rumah sakit rujukan, tempat warga Banten berobat jika sakit.
Penyimpangan itu mengakibatkan kemampuan fasilitas kesehatan tersebut untuk menangani pasien, bahkan menyelamatkan nyawa warga, berkurang.
BPK menyatakan setidaknya ada tiga indikasi dalam pengadaan alat kesehatan yang mencapai Rp 30 miliar itu. Ketiga indikasi itu: alat kesehatan tidak lengkap sebesar Rp 5,7 miliar, alat kesehatan tidak sesuai dengan spesifikasi sejumlah Rp 6,3 miliar, dan alat kesehatan tidak ada saat pemeriksaan fisik senilai Rp 18,1 miliar.
Atas temuan itu, menurut laporan BPK, Dinas Kesehatan menyatakan sanggup melengkapi kekurangan alat-alat tersebut, menggantinya sesuai dengan spesifikasi dan, mengembalikan kelebihan pembayaran ke kas daerah. Semua kesanggupan itu dituangkan dalam berita acara. ”Meski begitu, BPK tak dapat meyakini atas keterangan alat kesehatan yang dilengkapi di luar dari pemeriksaan fisik,” demikian isi laporan BPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri mulai menyelidiki kasus dugaan korupsi dalam proyek alat kesehatan di Provinsi Banten tahun 2010-2012. Tim KPK yang terdiri atas 10 orang kemarin mendatangi kantor Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Sebelumnya KPK memeriksa kantor Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan.
Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., mengatakan penyelidikan kasus dugaan korupsi alat kesehatan di Banten dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat. Penyelidikan tersebut, dia melanjutkan, juga diperkuat temuan Badan Pemeriksa Keuangan. ”Temuan BPK terkait hal itu tentu menjadi bahan penyelidikan,” kata Johan.
Kepala Dinas Kesehatan Banten Djaja Budisuharja, hingga berita ini ditulis, belum bisa dimintai konfirmasi. Dihubungi melalui telepon seluler dan dikirimi pesan singkat, belum ada respons.
(Team/TMP)
UKW 2018
