TANGSEL || citraindonesianews.com – Kantor Pertanahan (BPN) Kota Tangerang Selatan bersama Pemerintah Kota Tangerang Selatan memperkuat koordinasi dalam upaya menciptakan tata kelola pertanahan yang kondusif, aman, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. (24/6/2026).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Pertanahan yang dipimpin Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Seto Apriyadi, bersama Wali Kota Tangerang Selatan. Dalam pertemuan tersebut, Seto didampingi Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa serta dihadiri jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
Dalam rapat tersebut, Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan menyampaikan laporan komprehensif mengenai berbagai isu pertanahan terkini yang berkembang di wilayah Tangerang Selatan. Pembahasan mencakup sejumlah persoalan strategis yang memerlukan sinergi lintas sektor agar dapat diselesaikan secara efektif dan berkelanjutan.
Seto Apriyadi, menegaskan bahwa koordinasi yang erat antara pemerintah daerah dan instansi pertanahan menjadi kunci dalam mempercepat penyelesaian berbagai hambatan di bidang pertanahan. Selain itu, kolaborasi yang kuat juga diperlukan untuk mendukung kelancaran program pembangunan daerah yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Rapat koordinasi ini juga menjadi momentum untuk menyamakan persepsi antarinstansi serta memperkuat komitmen bersama dalam mendukung tata kelola pertanahan yang transparan, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Melalui sinergi yang semakin erat antara Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, diharapkan berbagai persoalan pertanahan dapat ditangani secara lebih cepat, tepat, dan terukur, sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan kota yang berkelanjutan.
“Satu visi, satu komitmen, kolaborasi kuat untuk Tangerang Selatan yang semakin maju,” menjadi semangat yang diusung dalam pertemuan tersebut sebagai landasan membangun kerja sama yang solid demi kepentingan masyarakat. (Hendi)
