JAKTIM || citranewsindonesia.com – Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Bale Kambang menghasilkan 21 usulan program untuk tahun anggaran 2026. Kegiatan tersebut digelar di Aula Lantai 2 Kantor Kelurahan Bale Kambang, Jumat (13/2/2026).
Forum dihadiri Wakil Camat Kramatjati Ali Mansur Siregar, Lurah Bale Kambang Herman Triono beserta jajaran, Dewan Kota Jakarta Timur, para Ketua RW, LMK, serta Tim Penggerak PKK.
Lurah Bale Kambang, Herman Triono, menyampaikan total usulan yang dihasilkan dalam musrenbang tahun ini berjumlah 21 item, terdiri dari 19 usulan fisik dan 2 usulan pengadaan barang.
“Jumlah RW di Kelurahan Bale Kambang ada lima RW. Dari hasil rembuk warga, terkumpul 21 usulan, rinciannya 19 fisik dan dua barang,” ujar Herman.
Ia menjelaskan, dari total tersebut terdapat tiga usulan prioritas yang diajukan kepada Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Jakarta Timur, yakni terkait perbaikan saluran air dan turap.
Herman berharap seluruh usulan yang telah disepakati dalam forum kelurahan dapat direalisasikan pada 2026 demi mendorong pembangunan wilayah yang lebih baik.
“Kami berharap hasil forum ini bisa dilaksanakan pada 2026 untuk kemajuan dan kenyamanan warga,” katanya.
Sementara itu, Wakil Camat Kramat Jati, Ali Mansur Siregar, mengingatkan bahwa tidak seluruh usulan Musrenbang Kelurahan Bale Kambang dipastikan terealisasi. Hal itu bergantung pada ketersediaan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta hasil pembahasan di tingkat kecamatan, kota administrasi, hingga provinsi.
“Hasil forum kelurahan belum tentu semuanya dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. Dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota hingga DKI, jumlah usulan biasanya terus berkurang,” jelas Ali.
Ia menambahkan, realisasi usulan sangat bergantung pada kebijakan dan prioritas masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), seperti Sudin SDA, Bina Marga, Dinas Perhubungan, Sudin Pendidikan, dan instansi teknis lainnya.
Musrenbang sendiri menjadi tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah, sebagai wadah aspirasi warga untuk menentukan skala prioritas program di wilayahnya.
