Cilacap, CitraNewsIndonesia – Sulitnya warga mendapatkan pekerjaan di PT Sumber Segara Primadaya (S2P) PLTU Cilacap tidak hanya dirasakan warga Desa Karangkandri saja sebagai reng I, tapi juga reng II warga Desa Kalisabuk turut merasakan hal yang sama. Ripan Kepala Desa Kalisabuk ikut protes atas sikap PLTU yang dianggap kurang memperhatikan nasib warga di radius kurang lebih 1 Km dalam hal sulitnya warga dapatkan pekerjaan di PLTU.
Dirinya mengungkapkan, sampai saat ini kami sudah berupaya dengan memberikan surat ke pemerintah termasuk PLTU agar warga Desa Kalisabuk yang termasuk dalam reng II PLTU bisa mendapatkan pekerjaan di PLTU, namun hingga sampai saat ini belum ada tindaklanjut seperti apa respon pemerintah dan PLTU, dikediamannya Ripan mengatakan pada media, Rabu (25/07/2018).
“Sulitnya mendapatkan pekerjaan di PLTU membuat warga resah, hal ini sudah kami sampaikan kepada Anggota DPRD Cilacap melalui Purwati Komisi D saat reses di Kecamatan Kesugihan, bahkan dengan tegas kami sampaikan kalau PLTU tidak merespon masalah ini kami akan demo menuntut keadilan”, tegasnya.
Lanjutnya, kami selaku warga reng II termasuk didalamnya ada lima desa yang kena Amdal, ternyata dengan berkembangnya PLTU bukan menambah kesejahteraan lingkungan yang terkena dampak tapi malah justru masyarakat bertambah susah. Sejak beberapa tahun yang lalu polusi dari PLTU seperti limbah, debu dan bising sangat mengganggu.
Memang dulu polusi dari PLTU seperti limbah, debu dan bising yang mengganggu, kurang berdampak pada warga reng II itu dikarenakan pembangunannya dulu hanya di Menganti, Karangkandri, sekarang dengan pesatnya pengembangan PLTU semakin dekat di Slarang. Sekarang posisi desa reng II nasibnya sama seperti reng I, sehingga layak menjadi ring I karena jauh lebih dekat.
“Kemarin aja dampak dari PLTU itu sama sekali tidak memberikan kontribusi terhadap desa khususnya Kalisabuk yang sekarang menjadi salah satu pagar jauh lebih dekat. Penyebab sulitnya warga bekerja di PLTU sesuai dengan informasi langsung dari Karangkandri dan kami juga tahu persis bahwa tenaga kerja di PLTU sekarang didominasi oleh tenaga asing”, uangkapnya.
Lebih lanjut dia memaparkan, dengan adanya proyek pembangunan baru di PLTU masyarakat hanya menginginkan ikut kerja di PLTU yang intinya tidak harus tenaga yang gede yang kecil tidak apa, namun apa yang terjadi pembangunan semakin meluas justru tahun ke tahun warga semakin sulit mendapatkan kontribusi dari PLTU.
Lanjutnya, keluh kesah di wilayah Kecamatan Kesugihan khususnya di Desa Kalisabuk dalam acara reses kami minta dengan tegas supaya memfasilitasi masyarakat bertemu dengan PLTU membahas kenapa warga reng II sulit dapat pekerjaan di PLTU.
“Intinya paling tidak suruh PLTU meningkatkan kesejahteraan warga, tidak mesti menerima 100 %, 50 % atau berapa persen tapi PLTU harus menunjukkan kepeduliannya supaya masyarakat tidak resah, sekarang cari kerja dimana-mana sulit sekali, sedangkan pembangunan proyek PLTU luar biasa sama aja warga menjadi pengangguran”, tandasnya.
Purwati saat media temui mengatakan, saat saya reses di Desa Planjan Kecamatan Kesugihan, Kepala Desa Kalisabuk dan Karangkandri mengusulkan supaya ada tindakan dari pemerintah Kabupaten Cilacap terkait dengan tenaga kerja yang ada di PLTU, semestinya karena ini lokasinya di Kabupaten Cilacap untuk tenaga kerjanya bisa mengambil dari lingkungan sekitar kalau bisa jangan WNA semuanya.
“Karena yang teridikasi sekarang itu tenaga kerja di PLTU khususnya baik tenaga mekanik, security maupun OB dari WNA sementara dari masyarakat kesulitan untuk mencari pekerjaan, mestinya ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah, terkait tenaga kerja bahwa masyarakat Kabupaten Cilacap bisa masuk ke PLTU”, ungkapnya di ruang Fraksi Gerindra. Rabu, (25/07/2018).
Lanjutnya, Kepala Desa Kalisabuk menyampaikan langsung kepada saya kalau hal ini tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Cilacap terkait WNA yang ada di PLTU, warga terkena dampak lingkungan sekitar PLTU itu ada wilayah Desa menganti, Karangkandri, Slarang dan Kalisabuk merasa keberatan kalau tidak ada tindak lanjut dari pemerintah dan PLTU untuk menyelesaikan masalah mereka akan demo.
Maka langkah yang paling kongkrit dari Komisi D DPRD Kabupaten Cilacap karena kita menangani bidang kesejahteraan rakyat yang salah satu mitra itu dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian ini kita akan segera rapat antara komisi D dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian dan juga tentunya tidak lepas dengan imigrasi, kita tanyakan terkait dengan visa WNA di PLTU itu seperti apa.
Purwati berharap PLTU untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Cilacap karena ini kalau dibiarkan akan berdampak kurang baik bagi masyarakat di reng I dan reng II, karena informasi yang kami terima dampak sosialnya ini juga terkait dengan CSR hanya beberapa yang diberikan kepada masyarakat sehingga mereka dirugikan baik secara kesehatan maupun secara kesejahteraan di lingkungan PLTU tersebut.
