Cilacap,CitraNewsIndonesia-Inspektorat
temukan kasus sebanyak 500 item yang dilanggar para SKPD Cilacap. Temuan itu
dari hasil potret Inspektorat kementrian terrmasuk inspektorat propinsi dan
kabupaten, dari hasil pemeriksaan dari triwulan 2014 sampai triwulan 2015.
temukan kasus sebanyak 500 item yang dilanggar para SKPD Cilacap. Temuan itu
dari hasil potret Inspektorat kementrian terrmasuk inspektorat propinsi dan
kabupaten, dari hasil pemeriksaan dari triwulan 2014 sampai triwulan 2015.
Dari
sebanyak 156 SKPD atau unit kerja yang terlihat sesuai poksi pemeriksaan, dalam
tupoksi pemeriksaan Inspektorat
Kabupaten menemukan pelanggaran SKPD sebanyak 122. Kepala Inspektorat Cilacap
melalui sekretarisnya Sugiarto menyampaikanya hal ini diruang kerjanya kepada
beberapa media.
Hal
ini Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat
Indonesia (AMI) Jhon perwakilan Kabupaten Cilacap menyoroti kinerja SKPD yang melanggar
aturan, Jhon terkejut setelah mendengar dan membaca berita terkait perilaku dan
kinerja SKPD tahun 2014 sampai juni 2015 yang di anggap kurang memuaskan bahkan
berpotensi merugikan Negara.
ini Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat
Indonesia (AMI) Jhon perwakilan Kabupaten Cilacap menyoroti kinerja SKPD yang melanggar
aturan, Jhon terkejut setelah mendengar dan membaca berita terkait perilaku dan
kinerja SKPD tahun 2014 sampai juni 2015 yang di anggap kurang memuaskan bahkan
berpotensi merugikan Negara.
Dengan
adanya temuan inspektorat sebanyak 500 item sebagaimana yang diunggah di Media beberapa bulan yang lalu Jhon
berpendapat, kalau benar ada temuan inspektorat berarti Cilacap dalam keadaan kurang
kondusif, sangat memalukan untuk didengar oleh masyarakat luas. Pelanggaran
yang di buat oleh SKPD menunjukkan lemahnya kinerja pemerintah (bupati) dalam
mengawasi bawahannya, kalau hal ini terus dibiarkan bisa berdampak buruk dalam
kinerja pemerintah ke depan dan tidak menutup kemungkinan bisa berpontesi
merugikan Negara.
adanya temuan inspektorat sebanyak 500 item sebagaimana yang diunggah di Media beberapa bulan yang lalu Jhon
berpendapat, kalau benar ada temuan inspektorat berarti Cilacap dalam keadaan kurang
kondusif, sangat memalukan untuk didengar oleh masyarakat luas. Pelanggaran
yang di buat oleh SKPD menunjukkan lemahnya kinerja pemerintah (bupati) dalam
mengawasi bawahannya, kalau hal ini terus dibiarkan bisa berdampak buruk dalam
kinerja pemerintah ke depan dan tidak menutup kemungkinan bisa berpontesi
merugikan Negara.
“Bupati harus bersikap tegas terhadap mereka yang melanggar
aturan, bila perlu jangan hanya negor laporkan saja kepihak penegak hukum agar
kinerja pemerintah ke depan lebih baik, dan bagi SKPD yang bersih Bupati harus
memberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan agar mereka lebih giat dalam
melayani masyarakat umum” ukapan Jhon.
Lanjut
Jhon, sebenarnya dengan adannya undang-undang keterbukaan informasi publik
(KIP) No. 14 tahun 2008. Mestinya pemerintah Cilacap harus membeberkan hal ini sesara
rinci kepada masyarakat, Karena masyarakat sangat ingin tahu SKPD paling banyak
melakukan pelanggaran dan SKPD mana yang kinerjanya memuaskan, jangan dibangun
kesan dihati masyarakat bahwa pemerintah melindungi para bawahannya dan lebih kuatirnya
lagi ada kesan dihati masyarakat Bupati ikut bermain (kompromi).
Jhon, sebenarnya dengan adannya undang-undang keterbukaan informasi publik
(KIP) No. 14 tahun 2008. Mestinya pemerintah Cilacap harus membeberkan hal ini sesara
rinci kepada masyarakat, Karena masyarakat sangat ingin tahu SKPD paling banyak
melakukan pelanggaran dan SKPD mana yang kinerjanya memuaskan, jangan dibangun
kesan dihati masyarakat bahwa pemerintah melindungi para bawahannya dan lebih kuatirnya
lagi ada kesan dihati masyarakat Bupati ikut bermain (kompromi).
“Perbuatan
yang berpotensi merugikan negara pasti hati masyarakat tersakiti karena membandingkan
keadaan ekonomi hidup yang semakin sulit, contoh kaum buruh berpenghasilan
sehari-hari Lima Puluh Ribu Rupiah sedangkan pengeluaran untuk kebutuhan
sehari-hari Tujuh Puluh Ribu Rupiah hal ini menunjukkan pendapatan dan
pengeluaran tidak berimbang minus Dua Puluh Ribu Rupiah, jelas ini sangat
memprihatinkan” Jhon menyampaikan hal ini kepada media di ruang tunggu kantor
DPRD Cilacap. (YOS)
yang berpotensi merugikan negara pasti hati masyarakat tersakiti karena membandingkan
keadaan ekonomi hidup yang semakin sulit, contoh kaum buruh berpenghasilan
sehari-hari Lima Puluh Ribu Rupiah sedangkan pengeluaran untuk kebutuhan
sehari-hari Tujuh Puluh Ribu Rupiah hal ini menunjukkan pendapatan dan
pengeluaran tidak berimbang minus Dua Puluh Ribu Rupiah, jelas ini sangat
memprihatinkan” Jhon menyampaikan hal ini kepada media di ruang tunggu kantor
DPRD Cilacap. (YOS)
Facebook Comments
UKW 2018