Pangandaran || Citranewsindonesia.com — Proyek pembangunan breakwater (pemecah gelombang) di kawasan pesisir Pangandaran dengan anggaran mencapai Rp80 miliar mendapat sorotan dari Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin. Ia menilai proyek ini perlu dikaji ulang secara menyeluruh untuk menghindari dampak negatif bagi lingkungan dan infrastruktur yang ada.
Jumat (30/5/2025)
Dalam keterangannya, Asep mengaku terkejut setelah menerima dokumen perencanaan proyek dari Pak Jeje Wiradinata. “Saya baru mengetahui bentuk kegiatan dan besaran anggarannya setelah melihat gambar rencana dari Pak Jeje. Ternyata abrasi yang terjadi berasal dari muara lama, bukan di titik yang direncanakan saat ini,” ujarnya.
Menurut Asep, pembangunan yang hanya mencakup jalur sepanjang 500 meter dari muara ke jembatan bisa menimbulkan masalah baru. Ia mengingatkan bahwa meskipun rencana ini disusun sejak 2021 sebelum jembatan dibangun, kini perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan kondisi terbaru.
“Kita perlu duduk bersama BBWS dan para pemangku kepentingan lainnya. Jangan sampai proyek sebesar ini justru merusak, bukan memperbaiki,” tegas Asep.
Asep juga menyampaikan pentingnya melibatkan masyarakat pesisir dalam proses pengambilan keputusan, karena mereka yang paling memahami dinamika alam di wilayah tersebut. Ia mengkhawatirkan keberadaan jembatan yang bisa terancam rusak bila arus air tak dikelola dengan baik.
Sebagai solusi jangka panjang, Asep menyarankan agar penanganan Laguna Karangtirta tidak hanya berfokus pada pembuatan muara baru, tapi juga pada pengerukan sedimen secara menyeluruh. “Dengan begitu, banjir yang selama ini sering terjadi di Cibenda, Cikalong, dan Sidamulih dapat ditekan secara signifikan,” pungkasnya.
(iyut.k)
