Jaktim-citranewsindonesia.com
Untuk mengurangi fefisit APBD di Pemprov DKI Jakarta,Gubernur DKI Jakarta,Anies Baswedan membuat kebijakan dari tingkat Kelurahan,Kecamatan,Walikota,dan tingkat Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran.Antara lain,untuk kegiatan PSN (pemberantasan sarang nyamuk red) di lingkungan warga DKI, kegitan Jumantik,untuk acara rapat2 dikantor mulai dari tingkat Kelurahan sampai tingkat Provinsi,penghematan penggunaan listrik,ac,kalau tidak perlu supaya dimatikan.Semua kegiatan diatas tersebut diatas anggarannya sudah tidak ada misalnya untuk acara rapat dikantor baik dengan warga masyarakat,Rt,Rw,LMK, dan FKDM untuk anggaran makan minum sudah ditiadakan.Hal ini dikatakan Lurah Tengah,Tarmiji kepada Citranewsindonesia.com dikantornya,Rabu (4/12) siang.
Apakah dengan kebijakan itu rapat2 di kantor dengan warga masyarakat dan SKPD kelurahan masih bisa berjalan pak? ya semuanya masih tetap berjalan jawab Tarmiji.Terus untuk pengerjaan fisik apakah ada yang dibatalkan? Tentu ada sebagian yang dinilai tidak efisien tidak jadi dilaksanakan.Tetapi,semua pengerjaan yang telah teken kontrak sesuai aturan yang berlaku itu sudah selesai dibayarkan semuanya.Jadi, anggaran rutin untuk pembayaran honor PPSU,LMK,Rt,Rw,dan FKDM itu tetap berjalan seperti biasa.Sisa anggaran yang tidak bisa digunakan sudah dikembalikan ke Pemprov DKI Jakarta katanya mengakhiri perbincangannya dengan Citranewsindonesia.com dikantornya. (Horison P)
