Tangsel,Citranewsindonesia – Bertempat di rumah makan Saung Serpong, BSD city, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Sekretaris bersama (Sekber) Banten bersama Ikatan Jurnalis UIN Jakarta (IJU) Sabtu (30/12/2017) siang, mengelar diskusi publik terbatas dengan puluhan awak media, mengenai catatan akhir tahun kinerja Gubernur Banten Wahidin Halim (WH).
Hadir sebagai narasumber dalam diskusi publik akhir tahun tersebut diantaranya, Syukri Rahmatullah selaku ketua Sekber Banten, Adi Prayitno selaku pengamat politik UIN Jakarta, Dani Setiawan pengamat politik AEPI, Acho Ardiansyah koordinator LSM anti korupsi Truth serta dipandu oleh moderator Pipo Rahmatullah yang juga menjabat sebagai ketua IJU (Ikatan Jurnalis UIN Jakarta ).
Menurut Syukri Rahmatullah, Provinsi Banten memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi nomor 2 tertinggi di pulau Jawa, setelah DKI Jakarta, yaitu sebesar 5,62 persen. Kondisi demikian, jika dikorelasikan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat tentunya haruslah memiliki kesesuaian.Tingginya angka pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah, biasanya ditopang oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), faktor pengetahuan dan teknologi, faktor budaya, serta sumber daya modal.
Di Provinsi Banten, industri pengolahan dan perdagangan menjadi faktor determinan dalam memicu tumbuhnya perekonomian daerah. Fakta menyebutkan, setidaknya ada sekira 41 ribu perusahaan yang beroperasi di berbagai wilayah Banten. Jika dibedah lebih dalam, ternyata ada ketimpangan mendasar bagaimana tingginya angka pertumbuhan itu tak seiring dengan kesejahteraan yang dirasakan warganya selama ini. Dimana tercatat, sekira 426 ribu angkatan kerja di Provinsi Banten justru masih menganggur.
“Banyak perusahaan besar, namun masyarakatnya tidak bisa menjadi raja ditanahnya sendiri. Disini ada sekira 41 ribu perusahaan, tapi dari jumlah itu angka penganggurannya juga tinggi,” terang Syukri Rahmatullah, Ketua Sekber Banten.
Angka pengangguran terbesar berada di daerah Serang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 82 ribu orang. Berikutnya, Cilegon dengan TPT sebanyak 22 ribu orang, lalu Kota Tangerang dengan TPT mencapai 175 ribu orang. Sedangkan TPT di Kota Tangsel merupakan yang terendah, yakni sekira 48 ribu orang.
Syukri Rahmatullah menambahkan bahwa, persoalan pengangguran tak hanya bisa dinilai dari peluang ketersediaan lapangan kerja. Tapi juga, dilihat dari kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Mengingat, banyaknya investasi dari luar negeri menginginkan proyek pengerjaannya dilakukan oleh tenaga SDM tertentu.
“Masalah kita adalah soal SDM, jadi ternyata masalah ini bukan hanya di Banten, tapi di Banten masalah SDM terlihat sangat mencolok sekali. Jumlah 426 ribu pengangguran itu akan selalu ada selama tidak diperbaiki soal SDMnya,” tandasnya.
Sementara itu, Adi Prayitno pengamat politik UIN Jakarta, lebih menyoroti soal keseriusan Gubernur Wahidin Halim (WH) dalam menata birokrasi yang ada. Karena sebagaimana diketahui oleh publik, kepemimpinan di Provinsi Banten sempat terjerembab kedalam pusaran korupsi berjamaah dan keluarga dinasti.
“Sebenarnya gubernur Banten Wahidin Halim memiliki modal dan dukungan partai politik yang begitu kuat dengan 7 partai politik. Mestinya tak ada hambatan apapun bagi dia untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka membersihkan dan menata ulang birokrasi yang good goverment,” ungkap Adi Prayitno.
Dalam proses perjalanan memimpin Banten selama 6 hingga 7 bulan, Wahidin Halim sudah selayaknya mulai menggunakan waktu untuk mengkonsolidasikan birokrasi-birokrasi dibawahnya. Hal itu dilakukan, untuk memastikan jajaran dibawahnya untuk berlaku profesional, akuntabel dan transparan.
“Ini nggak mudah menata ulang birokrasi di Banten, karena yang menjadi sebab dan faktor utama korupsi di Banten ini adalah soal birokrasi yang carut-marut, mulai level Office Boy (OB), Satpam, sampai tingkat elit lah kira-kira begitu. Ini menjadi sebab-musabab korupsi di Banten yang cukup lama,” pungkas Adi Prayitno.(BTL)
