
Melalui Memorandum of Understanding (MOU) 8 Menteri pada tahun 2015, revitalisasi GN-KPA kembali didengungkan pada level nasional untuk diimplementasikan secara lebih komprehensif. Guna menindaklanjuti secara lebih kongkret, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Dalam Negeri berinisiasi untuk bekerja sama dalam upaya perlindungan dan optimalisasi fungsi Situ, Danau, Embung, dan Waduk (SDEW).
Dikutip dari keterangan resmi yang diterima, Selasa (10/10), SDEW sebagai bagian dari sistem DAS (Daerah Aliran Sungai) memiliki fungsi penting, baik sebagai tempat penampungan air guna pengendalian banjir, konservasi sumberdaya air (pemasok air tanah), pengembangan ekonomi lokal maupun tempat rekreasi.Pada tahun 2017, program perlindungan dan optimalisasi fungsi SDEW akan difokuskan untuk pelaksanaan pilot project di Kawasan Metropolitan Jabodetabek berupa pendaftaran tanah (sertifikasi) dan penyusunan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang secara lengkap yang terdiri atas Peraturan Zonasi, Ketentuan Perizinan, Penerapan Insentif Disinsentif, serta Penerapan Sanksi bagi pelanggar di kawasan SDEW.
Program tersebut akan dilakukan melalui sinergi antara Pemerintah Pusat dengan instansi vertikalnya di daerah, serta koordinasi dengan Pemerintah Daerah yang menaungi wilayah administrasinya masing-masing. Selanjutnya, pada tahun 2018 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, akan melaksanakan program pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan untuk SDEW prioritas di Indonesia sebagai upaya perlindungan terhadap sumber daya air.
Penulis : David

UKW 2018