Tangsel,CitranewsIndonesia— Beberapa laporan pelanggaran yang disematkan kepada
pasangan calon walikota dan wakil walikota no urut 3 dalam kampanye
pilkada Tangsel dinilai sebagai salah satu indikasi bahwa pasangan calon
ini sangat berpotensi melakukan kecurangan dalam pemilukada tahun ini.
pasangan calon walikota dan wakil walikota no urut 3 dalam kampanye
pilkada Tangsel dinilai sebagai salah satu indikasi bahwa pasangan calon
ini sangat berpotensi melakukan kecurangan dalam pemilukada tahun ini.
Hal tersebut dilontarkan oleh suhendar,SH, MH kordinator
Tangerang Public Transparancy Watch (Truth) dimana saat menjadi
pembicara dalam kegiatan diskusi publik di RM. Kampung Anggrek, Serpong
Tangerang Selatan. Kamis (8/10/2015).
Tangerang Public Transparancy Watch (Truth) dimana saat menjadi
pembicara dalam kegiatan diskusi publik di RM. Kampung Anggrek, Serpong
Tangerang Selatan. Kamis (8/10/2015).
Menurutnya berbagai indikasi itu dapat dilihat dari
berbagai laporan tindak pelanggaran pada fase awal kampanye yang
diadukan paslon no 3 , baik oleh LSM ataupun pasangan calon lainnya.
berbagai laporan tindak pelanggaran pada fase awal kampanye yang
diadukan paslon no 3 , baik oleh LSM ataupun pasangan calon lainnya.
Dalam Diskusi yang bertema ‘ Pilkada bersih, Pemimpin
bersih’ itu juga turut hadir Komisioner KPUD tangsel, Badrussalam,
Pengamat politik tangsel, Abdul Hakim, MA, Serta Direktur LBH tangsel,
Zulman Hamid.
bersih’ itu juga turut hadir Komisioner KPUD tangsel, Badrussalam,
Pengamat politik tangsel, Abdul Hakim, MA, Serta Direktur LBH tangsel,
Zulman Hamid.
Saat ini Petahana dengan kekuasaan yang dimiliki akan
melakukan apapun untuk memenangkan pilkada ini, Dan itu memerlukan biaya
yang tidak sedikit, Artinya bisa saja biaya-biaya politik itu diambil
dengan mengatasnamakan kebutuhan mendesak menghadapi pilkada, Lebih
lanjut dia mencontohkan dengan munculnya kenaikan dana hibah pada
APBD-Perubahan 2015 yang saat ini tengah diajukan.
melakukan apapun untuk memenangkan pilkada ini, Dan itu memerlukan biaya
yang tidak sedikit, Artinya bisa saja biaya-biaya politik itu diambil
dengan mengatasnamakan kebutuhan mendesak menghadapi pilkada, Lebih
lanjut dia mencontohkan dengan munculnya kenaikan dana hibah pada
APBD-Perubahan 2015 yang saat ini tengah diajukan.
“Kita bisa lihat berapa banyak laporan pelanggaran itu pada awal kampanye, Setidaknya itu patut kita cermati,” kata suhendar.
“Kita bisa melihat begitu ngototnya APBD-Perubahan yang
naik drastis hingga 250% minta disahkan, Dengan Sangat dadakan, Wajar
jika masyarakat curigai itu,” sambung Suhendar.
naik drastis hingga 250% minta disahkan, Dengan Sangat dadakan, Wajar
jika masyarakat curigai itu,” sambung Suhendar.
Pada saat yang bersamaan, Komisioner KPUD Tangsel,
Badrussalam membantah alasan Pemkot tangsel yang menyatakan bahwa
kenaikan dana hibah itu salah satunya adalah untuk menopang anggaran
untuk KPUD Tangsel.
Badrussalam membantah alasan Pemkot tangsel yang menyatakan bahwa
kenaikan dana hibah itu salah satunya adalah untuk menopang anggaran
untuk KPUD Tangsel.
“Sebenarnys tidak ada urusan kenaikan dana hibah itu dengan anggaran untuk KPUD,” bantah Badrussalam dalam diskusi itu.
Seperti diketahui sebelumnya, Pemkot Tangsel menaikkan
anggaran dana hibah hingga Rp. 75 milyar lebih dalam APBD-Perubahan,
sehingga anggaran awalnya yang hanya Rp. 25 milyar itu meningkat drastis
hingga total menjadi Rp. 105 milyar lebih, Sedangkan alasan kenaikan
itu disebutkan untuk menambah anggaran pilkada untuk KPUD, Panwaslu, Dan
anggaran untuk pengamanan Oleh aparat kepolisian.(*)
anggaran dana hibah hingga Rp. 75 milyar lebih dalam APBD-Perubahan,
sehingga anggaran awalnya yang hanya Rp. 25 milyar itu meningkat drastis
hingga total menjadi Rp. 105 milyar lebih, Sedangkan alasan kenaikan
itu disebutkan untuk menambah anggaran pilkada untuk KPUD, Panwaslu, Dan
anggaran untuk pengamanan Oleh aparat kepolisian.(*)
Facebook Comments
UKW 2018