Bekasi || Citranewsindonesia.com — Pedagang yang terhimpun dalam Forum Komunikasi Pasar Baru (FKP2B) Cikarang mengecam statmen Sunandar selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi pada tanggal Jumat, 31 Maret di
beberapa media online lokal Bekasi.
Seperti diketahui, Sunandar mengatakan bahwa, “revitalisasi Pasar Baru Cikarang dengan mengunakan APBD Kab. Bekasi dirasa tidak
mungkin karena membutuhkan anggaran yang besar” ( 31/3 ).
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, setelah menerima desakan dari FKP2B Cikarang. Dengan melakukan Aksi
menduduki gedung DPRD Kabupaten Bekasi berturut-turut beberapa hari yang lalu.
Yuli Sri Mulyati Ketua Umum FKP2B Cikarang, menyesalkan apa yang telah disampaikan oleh Sunandar Ketua DPRD Kab. Bekasi. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) lebih dahulu mampu membangun Stadion Wibawa Mukti dengan mengunakan dana APBD yang lebih besar dari dana yang dikeluarkan untuk revitalisasi Pasar Baru Cikarang”.-ungkap Yuli (1/4)
“Revitalisasi Pasar Baru Cikarang itu kan hanya Lima Ratus (500) Miliaran, Sunandar mengatakan enggak mampu. Sementara, Pemkab
Bangun Stadion Wibawa Mukti dengan mengunakan APBD sebesar sebesar Tujuh Ratus (700) Miliar, mampu. Ini kan jelas sangat aneh.”
Selain itu, Lanjut Yuli “Stadion bukanlah suatu kebutuhan rakyat banyak. Berbeda dengan adanya Pasar di sebuah daerah yang jelas
merupakan kebutuhan rakyat banyak”. -ucapnya
Lebih jauh, Yuli mengatakan statmen yang keluar dari mulut Ketua DPRD Kab. Bekasi hanya sebagai alasan agar revitalisasi tetap pada
sistem BOT (Build Operate Transfer) yang hanya akan menyengsarakan para pedagang”. Ujarnya (1/4)
Yuli menilai, pernyataan Sunandar sebagai Ketua DPRD Kab.Bekasi, sangat jelas menunjukan bahwa pemerintah kita tidak pernah
memikirkan keselamatan hidup masyarakat Kab Bekasi khususnya dalam hal ini pedagang. Mereka hanya mementingkan kelompok pemodal saja.
Hal senada disampaikan oleh Rizki Irwansyah bagian dari keluarga FKP2B Cikarang menegaskan, agar seluruh jajaran pemerintahan
Kab. Bekasi dalam memutuskan kebijakan selalu mengedepankan kepentingan umum dari kepengtingan kelompok. Desakan agar Tolak BOT untuk Revitalisasi Pasar Baru Cikarang merupakan kepentingan umum. Sementara BOT adalah Kepentingan Kelompok.
Lanjut Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, “DPRD dirasa tidak perlu melakukan pembahasan draf Perjanjian Kerja Sama (PKS)
Pasar Baru Cikarang. Sebab, kepentingan dan kebutuhan orang banyak adalah hirarki tertinggi dalam mengambil keputusan”
Rizki yang juga Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciputat menegaskan,” bilamana kepentingan orang banyak seperti Tolak sistem BOT dan gunakan APBD untuk revitalisasi Pasar Baru Cikarang tidak gubris oleh Sunandar Ketua DPRD Kab. Bekasi maupun Mulyana Muctar sebagai Ketua Komisi II yang membidangi dinas perdagangan, maka lebih
baik kalian mundur dari jabatan wakil rakyat tersebut”. -Tegas Rizki.
Penulis : Rizki Irwansyah
