PEMERINTAH PUSAT PERLU MENGKAJI ULANG ADMINISTRASI SECARA PROFESIONAL DI SETIAP LPS DAN DIPO

PEMERINTAH PUSAT PERLU MENGKAJI ULANG ADMINISTRASI SECARA PROFESIONAL DI SETIAP LPS DAN DIPO

Jakarta,Citraindonesianews.com–Saat – saat ini sampah menjadi polemik yang menakutkan
karena sampah menjadikan kontaminasi kualitas lingkungan, baik kualitas air,
udara dan tanah. Bagaimana menjadi kontaminasi kualitas lingkungan adalah hal
terjadinya ketidak pedulian terhadap sisa dari suatu kegiatan ini dari
masyarakat itu sendiri atau belum adanya sosialisasi secara terpadu kepada
masyarakat untuk mencari solusi bagaimana volume sampah diminimilisasikan atau
juga sampah menjadi ajang bisnis yang terselubung.


Baru – baru ini LPS di Jl. Karya kelurahan Tengah Kecamatan
Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur, sampah di angkut dengan empat(4)
truk tronton ukuran 12.5 ton atau 60 m3, tanggal 19 Februari 2014 padahal hari
jum’at tanggal 14 Februari 2014 diangkut pula. Alat berat sofell pun
dipergunakan untuk mengangkut sampah tersebut dan jumlah angkutnyapun sama.

Kenapa dalam waktu yang tidak terlalu lama sampah menumpuk
begitu banyak, bagaimana mekanisme penghitungan volume sampah tersebut dan
bagaimana metode pengaturan wilayah yang berhak membuang sampahnya di LPS
tersebut serta bagaimana klasifikasi sumber sampah diterapkan dalam LPS
tersebut.

Terlihat para pengelola sampah yang bukan dari pihak terkait
seperti seksi dinas kebersihan setiap wilayah tetapi dari individu yang
menjadikan ajang usaha bukan semata-mata sosial karena adanya unsur finansial
secara nyata. Bahkan informasi lebih banyak dari pengelola individu tersebut
bukan dari seksi dinas kebersihan. Serta pengaturan sampah diatur oleh
pengelola individu tersebut dan tidak jelas manifesnya.

Berbeda dengan di
kelurahan Batu Ampar  Kecamatan
Kramatjati Kota Administrasi Jakarta Timur yang dikelola oleh pihak seksi dinas
kebersihan itu sendiri, semua teratur manifesnya dan sumber sampahnyapun
diketahui serta tidak perlu truk tronton yang disewa dari swastanisasi, namun
yang digunakan dengan truk dari dinas kebersihan.


Pernyataan dari seksi dinas kebersihan bahwa mobil
swastanisasi belum diterapkan oleh PemProv DKI, padahal truk tronton yang
disediakan adalah  sewa dari
swastanisasi.  Bagaimana memberikan
informasi kepada masyarakat belum jelas dan banyak kebohongan informasi publik.

Dari semua ini menjadi keresahan masyarakat dan menjadi
pertanyaan masyarakat apa yang terjadi dalam tubuh dinas kebersihan tersebut. Persepsi
masyarakat adanya truk tronton ini serta sofell berarti truk dinas kebersihan
ditidak adakan atau diminimilasasi. Seharusnya kendaraan atau armada truk dan
sofell diadakan disetiap LPS serta pengelolanya dari seksi dinas kebersihan
setiap wilayah.(AAM)
Facebook Comments
16
JAKARTA TIMUR NEWS