Sulawesi
Selatan,citranewsindonesia,— Sebanyak 80 sekolah di Kabupaten Pariwisata Tana Toraja akan
dijadikan sekolah model yang diharapkan bisa membiaskan
kemajuan-kemajuannya di sekolah lainnya. Sekolah-sekolah tersebut bersinergi
dengan sekolah biasnya akan mendapatkan perlakuan khusus dengan pelatihan-pelatihan,
evaluasi dan monitoring khusus. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis
memilih sekolah dan menentukan program-program untuk sekolah pilihan
tersebut.
Selatan,citranewsindonesia,— Sebanyak 80 sekolah di Kabupaten Pariwisata Tana Toraja akan
dijadikan sekolah model yang diharapkan bisa membiaskan
kemajuan-kemajuannya di sekolah lainnya. Sekolah-sekolah tersebut bersinergi
dengan sekolah biasnya akan mendapatkan perlakuan khusus dengan pelatihan-pelatihan,
evaluasi dan monitoring khusus. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis
memilih sekolah dan menentukan program-program untuk sekolah pilihan
tersebut.
Gagasan
pembentukan sekolah ini muncul dikarenakan dalam indeks kualitas pendidikan,
Tana Toraja masih tertinggal dibanding dengan kabupaten-kabupaten lain di
Sulawesi Selatan. Saat ini indeks pendidikan Tana Toraja masih diatas 20
besar dari 24 kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Dengan sekolah model,
bupati berharap, Tana Toraja pada tahun 2017 sudah bisa masuk ke 20
besar, dan 2018 ke 5 besar se-Sulsel.
pembentukan sekolah ini muncul dikarenakan dalam indeks kualitas pendidikan,
Tana Toraja masih tertinggal dibanding dengan kabupaten-kabupaten lain di
Sulawesi Selatan. Saat ini indeks pendidikan Tana Toraja masih diatas 20
besar dari 24 kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Dengan sekolah model,
bupati berharap, Tana Toraja pada tahun 2017 sudah bisa masuk ke 20
besar, dan 2018 ke 5 besar se-Sulsel.
Untuk
itu, Pemerintah Daerah Tana Toraja menggandeng USAID PRIORITAS sebagai
konsultan untuk merancang strategi sekolah model tersebut. 80
sekolah tersebut, terdiri dari 45 Sekolah Dasar, 27 SMP dan 8 untuk
SMA/SMK. “Semua siswa harus mendapatkan pendidikan bermutu,” tegas Bupati
Tana Toraja Ir. Nicodemus Biringkanae di hadapan 400 kepala sekolah,
komite dan guru di ruang Pola Kabupaten Tana Toraja (12 Januari 2016).
itu, Pemerintah Daerah Tana Toraja menggandeng USAID PRIORITAS sebagai
konsultan untuk merancang strategi sekolah model tersebut. 80
sekolah tersebut, terdiri dari 45 Sekolah Dasar, 27 SMP dan 8 untuk
SMA/SMK. “Semua siswa harus mendapatkan pendidikan bermutu,” tegas Bupati
Tana Toraja Ir. Nicodemus Biringkanae di hadapan 400 kepala sekolah,
komite dan guru di ruang Pola Kabupaten Tana Toraja (12 Januari 2016).
USAID
PRIORITAS yang diwakili Koordinator Provinsi Jamaruddin, mengungkapkan bahwa
dari beberapa sekolah yang diharap jadi sekolah model tersebut, tidak semuanya
langsung bisa dijadikan sekolah model. “Beberapa sekolah harus dijadikan
sekolah persiapan model dahulu, dan harus menerima perlakuan khusus sebelum
menjadi sekolah model,” tegasnya.
PRIORITAS yang diwakili Koordinator Provinsi Jamaruddin, mengungkapkan bahwa
dari beberapa sekolah yang diharap jadi sekolah model tersebut, tidak semuanya
langsung bisa dijadikan sekolah model. “Beberapa sekolah harus dijadikan
sekolah persiapan model dahulu, dan harus menerima perlakuan khusus sebelum
menjadi sekolah model,” tegasnya.
Dia
juga mengungkapkan beberapa prasyarat sebuah sekolah bisa menjadi sekolah
model. Diantaranya minimal berakreditasi minimal B, untuk
jenjang SD/MI jumlah minimal siswa per rombelnya 16 orang; dan SMP/MTs;
SMA/SMK/MA minimal 18 orang, memiliki RKS, RKT & RKAS, guru
menerapkan model–model pembelajaran aktif, lingkungan sekolah/kelas mendukung
proses pembelajaran, mengembangkan program membaca dan lain-lain.
“Dibutuhkan tim program atau tim teknis yang khusus dibentuk dan dimandat
bupati untuk mengawal program ini, tidak bisa diserahkan ke kepala sekolah
saja,” tegasnya.
juga mengungkapkan beberapa prasyarat sebuah sekolah bisa menjadi sekolah
model. Diantaranya minimal berakreditasi minimal B, untuk
jenjang SD/MI jumlah minimal siswa per rombelnya 16 orang; dan SMP/MTs;
SMA/SMK/MA minimal 18 orang, memiliki RKS, RKT & RKAS, guru
menerapkan model–model pembelajaran aktif, lingkungan sekolah/kelas mendukung
proses pembelajaran, mengembangkan program membaca dan lain-lain.
“Dibutuhkan tim program atau tim teknis yang khusus dibentuk dan dimandat
bupati untuk mengawal program ini, tidak bisa diserahkan ke kepala sekolah
saja,” tegasnya.
Sebagai
langkah awal setelah sekolah terpilih, dinas pendidikan atau yang terkait
akan menerbitkan SK sekolah terpilih. Sekolah-sekolah terpilih
selanjutnya akan mendapatkan pendampingan, monitoring berkala, dan analisis
data monitoring untuk dijadikan bahan rekomendasi untuk kemajuan sekolah.
“Sekolah yang sudah ditunjuk harus bersama-sama dengan sekolah bias maju
bersama-sama. Mereka bisa bertukar guru, saling mengunjungi perpustakaan,
melakukan in house training, dan KKG atau MGMP bersama, sehingga kemajuan bisa
menyebar ke sekolah lain dengan baik,” ujar Jamar.
langkah awal setelah sekolah terpilih, dinas pendidikan atau yang terkait
akan menerbitkan SK sekolah terpilih. Sekolah-sekolah terpilih
selanjutnya akan mendapatkan pendampingan, monitoring berkala, dan analisis
data monitoring untuk dijadikan bahan rekomendasi untuk kemajuan sekolah.
“Sekolah yang sudah ditunjuk harus bersama-sama dengan sekolah bias maju
bersama-sama. Mereka bisa bertukar guru, saling mengunjungi perpustakaan,
melakukan in house training, dan KKG atau MGMP bersama, sehingga kemajuan bisa
menyebar ke sekolah lain dengan baik,” ujar Jamar.
Jamar
berharap Bupati Tana Toraja menerbitkan kebijakan khusus untuk pengembangan
sekolah model ini. “Program ini sifatnya menyeluruh yaitu harus menyentuh
pembelajaran, manajemen sekolah, partisipasi masyarakat dan budaya baca.
Program juga harus runut, bertahap dengan perlahan. Program ini bukan program
tanggap darurat. Jadi perlu kebijakan yang bisa menegaskan dan fokus pada
tahapan-tahapan ini,” tutupnya (*)
berharap Bupati Tana Toraja menerbitkan kebijakan khusus untuk pengembangan
sekolah model ini. “Program ini sifatnya menyeluruh yaitu harus menyentuh
pembelajaran, manajemen sekolah, partisipasi masyarakat dan budaya baca.
Program juga harus runut, bertahap dengan perlahan. Program ini bukan program
tanggap darurat. Jadi perlu kebijakan yang bisa menegaskan dan fokus pada
tahapan-tahapan ini,” tutupnya (*)
Facebook Comments
