Jaktim,citraindonesianews.com— Pesta demokrasi untuk memilihpemimpin bangsa dan Negara ini sudah sedemikian ramai diperguncingkan oleh
masyarakat, siapakah yang akan naik menjabat sebagai anggota dewan maupun
presiden Negara Indonesia ini. Harapan rakyat Indonesia semoga mendapatkan para
pemimpin yang amanah, jujur dan ksatria untuk memperjuangkan nasib bangsa dan
Negara Indonesia ini.
Para
Parpol bersiap diri
memberikan bakal calon yang akan menjabat sebagai dewan dan bahkan saat
ini
bakal calon presidenpun telah
dipersiapkan. Para Parpol tentunya dalam menyelenggarakan pesta
demokrasi mempromosikan atribut parpolnya dalam spanduk, umbul-umbul,
baliho, banner, pamphlet maupun bendera untuk mendapatkan suara
terbanyak.
KPU dalam melaksanakan tugasnya
berdasarkan peraturan melalui PERDA No. 8 Tahun 2007 dan Per KPU No.21 Tahun
2013 untuk menertibkan atribut parpol agar tidak mengganggu ketertiban umum.
Karena tentunya dengan ketertiban tersebut tidak mengundang dampak terhadap
ketertiban masyarakat. Ternyata banyak yang melanggar akan peraturan tersebut.
Terpasang pada wilayah yang telah disebutkan tidak boleh. Apakah ini suatu hal
kepedulian para Parpol atau memang ketidak tahuan para Parpol tentang
pemasangan atribut mereka.
Di kelurahan Tengah kecamatan
Kramat Jati salah satu wilayah yang atribut para Parpol terpasang pada wilayah
yang telah ditentukan tidak boleh dipasang. Contohnya di tiang listrik, diatas
pohon maupun badan pohon. Saat pencabutan atribut para Parpol oleh Panwaslu
beserta Satgas Pol PP banyak sudah pelanggaran dalam pemasangan atribut para
Parpol menurut salah satu panwaslu kelurahan Tengah yaitu Yoyo dan Kasatgas Pol
PP yaitu Ivan.
Para petugas POL PP kelurahan
Tengah menerangkan banyak bendera dipasang di atas tiang listrik, diatas pohon,
sehingga mereka sangat khuatir akan kejadian yang menimpa mereka. Para pemasang
atribut Parpol tidak memikirkan keselamatan yang akan mencabut atribut Parpol
mereka. Bahkan ditanyai apakah mendapatkan upah dalam mencabuti atribut Parpol
tersebut, mereka menjawab tidak ada upahnya mereka hanya menjalankan tugas apa
yang diperintahkan oleh Kasatgas Pol PP dan Panwaslu.
Pada pencabutan tanggal 7 April
2014 mereka bertugas kembali mencabuti atribut para Parpol dalam kondisi yang
sama baik keselamatan maupun upah yang tidak ada, bahkan wartawan CIN menanyai
masalah makan dan dijawab oleh panwaslu hanya ada kiriman makan untuk empat
orang PPL saja.
Beginikah pesta demokrasi yang
diselenggarakan oleh para Parpol. Atribut terpasang tidak safety bahkan
kebutuhan mereka yang menjalankan tugas tidak disediakan, mungkin upah
merekapun ditidak adakan. Keselamatan mana yang akan diutamakan apakah hanya
bendera para Parpol dan bukan keselamatan jiwa masyarakat.(Anton M)
UKW 2018
