TANGSEL,CitranewIndonesia Kegiatan Press Gathering yang diadakan Pemkot Tangerang Selatan
(Tangsel) melibatkan sejumlah wartawan di Grand Ussu Hotel Kawasan
Puncak Bogor Jumat-Sabtu (1-2/11) menuai sejumlah kritik.
(Tangsel) melibatkan sejumlah wartawan di Grand Ussu Hotel Kawasan
Puncak Bogor Jumat-Sabtu (1-2/11) menuai sejumlah kritik.
Sebelumnya,
seperti dikutip dari detaktangsel.com, kegiatan ini dihadiri Wakil
Walilkota Tangsel H. Benyamin Davnie, Asisten Daerah Bidang Administrasi
Umum (Asda III) Nur Slamet, dan Kabag Humas Pemkot Dedi Rafidi.
seperti dikutip dari detaktangsel.com, kegiatan ini dihadiri Wakil
Walilkota Tangsel H. Benyamin Davnie, Asisten Daerah Bidang Administrasi
Umum (Asda III) Nur Slamet, dan Kabag Humas Pemkot Dedi Rafidi.
Namun
seperti ditulis detaktangsel.com, kegiatan ini hanya diperuntukkan bagi
sekelompok wartawan saja. Padahal, Pemkot Tangsel tahu bahwa di luar
kelompok itu masih banyak yang dengan sungguh-sungguh menjalankan UU No.
40/1999 tentang Pers Indonesia serta Kode Etik Jurnalistik.
Perlu
diketahui, dalam UU Pers tersebut tidak ada satu pun menyebutkan
dikotomi atau pemisahan wartawan harian, elektronik, Media Online,
mingguan, bulanan dan lainnya. “Karenanya, sangat tidak layak bila
Pemkot Tangsel menganggap hanya kelompok itulah yang ada dan bekerja di
Tangsel,” tulis detaktangsel.com.
diketahui, dalam UU Pers tersebut tidak ada satu pun menyebutkan
dikotomi atau pemisahan wartawan harian, elektronik, Media Online,
mingguan, bulanan dan lainnya. “Karenanya, sangat tidak layak bila
Pemkot Tangsel menganggap hanya kelompok itulah yang ada dan bekerja di
Tangsel,” tulis detaktangsel.com.
atas
hal ini, Wakil Koordinator LSM Truth (Tangerang Public Transparency
Watch) Suhendar menilai, jika kegiatan ini dianggarkan melalui dana
APBD, maka hal tersebut adalah sebuah pelanggaran. “Output apa yang
ingin dicapai dari kegiatan ini, lalu apa manfaatnya yang diperoleh
masyarakat atas kegiatan ini,” tanya Suhendar.
hal ini, Wakil Koordinator LSM Truth (Tangerang Public Transparency
Watch) Suhendar menilai, jika kegiatan ini dianggarkan melalui dana
APBD, maka hal tersebut adalah sebuah pelanggaran. “Output apa yang
ingin dicapai dari kegiatan ini, lalu apa manfaatnya yang diperoleh
masyarakat atas kegiatan ini,” tanya Suhendar.
Namun,
kalau kegiatan ini tidak memakai dana APBD Tangsel, hal ini tentu hak
dari para pejabat di Tangsel sendiri. “Namun di sisi lain, saya juga
menilai ini adalah sebuah bentuk pencitraan para pejabat di mata
publik,” urainya.
kalau kegiatan ini tidak memakai dana APBD Tangsel, hal ini tentu hak
dari para pejabat di Tangsel sendiri. “Namun di sisi lain, saya juga
menilai ini adalah sebuah bentuk pencitraan para pejabat di mata
publik,” urainya.
Dia
menduga, Press Gathering ini ada sebuah ‘muatan kepentingan’ tertentu.
Hal ini diduga berkaitan dengan pemberitaan media belakangan ini yang
secara aktif membuka tabir ‘politik dinasti’ yang hal ini tak lepas dari
Tangsel. “Sebab jika pemberitaan ini terus-menerus dilakukan akan
berdampak pada kepemimpinan walikota Tangsel. Karena ‘kegalauan’ inilah
kemudian diadakan acara press gathering ini,” ungkap Suhendar. (TIM/MT)
menduga, Press Gathering ini ada sebuah ‘muatan kepentingan’ tertentu.
Hal ini diduga berkaitan dengan pemberitaan media belakangan ini yang
secara aktif membuka tabir ‘politik dinasti’ yang hal ini tak lepas dari
Tangsel. “Sebab jika pemberitaan ini terus-menerus dilakukan akan
berdampak pada kepemimpinan walikota Tangsel. Karena ‘kegalauan’ inilah
kemudian diadakan acara press gathering ini,” ungkap Suhendar. (TIM/MT)
Facebook Comments
UKW 2018
